Page 2 - BULETIN 1205
P. 2

BULETIN            Parlementaria



            Lewat RUU KIA, DPR                                               sebagai upaya dalam mengembalikan
    BALEG • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Inisiasi Cuti 40 Hari   dirancang untuk menciptakan sumber
                                                                             keutamaan kemanusiaan dan keluarga
                                                                             itu,” lanjut legislator daerah pemilihan
                                                                             (dapil) Jawa Timur XI tersebut. 
                                                                               Willy menyebut, RUU KIA
            Bagi Suami yang
                                                                             daya manusia (SDM) Indonesia
                                                                             yang unggul. Rancangan beleid ini
                                                                             juga menitikberatkan pada masa
            Istrinya Melahirkan
                                                                             pertumbuhan emas anak yang
                                                                             merupakan periode krusial tumbuh
                                                                             kembang anak. Oleh karena itu,
                                                                             RUU KIA menekankan pentingnya
                                                                             penyelenggaraan kesejahteraan ibu
                                                                             dan anak secara terarah, terpadu, dan
                     PR RI menginisiasi cuti   keutamaan kemanusiaan dan keluarga   berkelanjutan. Salah satunya lewat
                     selama 40 hari bagi suami   di mana perawatan generasi Indonesia   pemenuhan hak dasar orangtua,
                     yang istrinya melahirkan   untuk masa depan menjadi hal penting   khususnya ibu, termasuk hak cuti yang
            D dalam Rancangan               penggerak kemanusiaan.           memadai bagi orang tua bekerja.   uc/sf
            Undang-Undang Kesejahteraan Ibu    “Satu hal yang mau saya tegaskan
            dan Anak (RUU KIA). Wakil Ketua   kembali, saat ini kapitalisme telah
            Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy   menggiring anggota keluarga keluar
            Aditya mengatakan bahwa RUU     dari rumah untuk menjadi bahan bakar
            KIA menguatkan hak para suami   berjalannya sistem dengan masuk
            untuk dapat mendampingi istrinya   ke pabrik dan industrialisasi.
            yang melahirkan atau mengalami   Maka itu, DPR mendorong
            keguguran. Usulan tersebut juga   perusahaan untuk mulai
            selaras dengan usulan sebelumnya   memikirkan paternity
            terkait penambahan waktu cuti   leave atau cuti melahirkan
            melahirkan bagi ibu bekerja, dengan   untuk karyawan laki-laki
            total cuti selama 6 bulan.      yang istrinya melahirkan
               “DPR RI menyoroti bahwa saat
            ini kesadaran para ayah semakin
            tinggi untuk turut serta dalam tugas   Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg)
            pengasuhan anak. Maka lewat RUU KIA,   DPR RI Willy Aditya. Foto: Devi/nvl
            kita akan dorong adanya cuti ayah. RUU
            Kesejahteraan Ibu dan Anak melindungi
            hak suami dalam mendampingi istrinya
            saat melahirkan dan selama 40 hari
            pertama sebagai orangtua baru.” kata
            Willy dalam keterangan persnya
            kepada Parlementaria, Senin (20/6). 
               Usulan terkait cuti
            pendampingan bagi suami
            tertuang dalam pasal 6 draf RUU
            KIA yang menyatakan bahwa
            suami berhak mendapatkan cuti
            pendampingan ibu melahirkan
            paling lama 40 hari atau ibu
            yang mengalami keguguran
            paling lama 7 hari. Lewat
            aturan yang masih akan
            dibahas itu, menurut Willy,
            DPR ingin mengembalikan


            2    Nomor 1205/V/VI/2022  •  Juni 2022
   1   2   3   4   5   6   7