Page 15 - BULETIN 1204

KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pengangkatan APBD-nya enggak cukup? Ketua tim
PKK itu pasti mengambil dana dari
masyarakat. Tim penggerak PKK
PPPK Timbulkan
diminta untuk ikut mencari, bagaimana
program pendidikan yang di luar
sekolah dasar dan sekolah menengah
Kecemburuan pada
yang formal, yang apa namanya
reguler itu bisa tetap berjalan. Ini luar
biasa,” apresiasi Agustina.
Guru yang Tidak Lulus
Kunjungan kerja spesifik Komisi
X DPR RI ke Deli Serdang, Sumatera
Utara tersebut menghasilkan
beberapa catatan yang perlu untuk
ditindaklanjuti seperti kesejahteraan
guru PPPK dan implementasi Program
Sekolah Penggerak (PSP). Agustina
menilai, beberapa program yang
digagas Mendikbud Ristek tersebut
menimbulkan kecemburuan di
kalangan para guru.
“Kita ke Deli Serdang melihat
dari dekat proses belajar mengajar
di tingkat pendidikan dasar di SD
dan SMP sambil bertemu dengan
seluruh stakeholder. Nah dari sini
kita melihat bahwa program guru
penggerak dan sekolah penggerak
ternyata membuat kecemburuan
yang luar biasa ini yang mungkin
harus dipikirkan oleh kawan-kawan di
Kemendikbud ada pemikiran kembali,”
lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Agustina pun berharap,
implementasi dari kebijakan sekolah
Foto bersama Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan penyelenggara pendidikan di Deli Serdang. Foto: Hira/nvl penggerak tidak pilih-pilih sekolah
dengan membuka keran seluas
akil Ketua memberikan kesejahteraan untuk luasnya bagi semua sekolah yang
Komisi X DPR RI guru yang tidak lolos PPPK tetap hendak berpartisipasi, terlebih
Agustina Wilujeng harus dipikirkan karena mereka dana yang dianggarkan pemerintah
W menyampaikan pernah mengajar hari ini dalam untuk itu cukup besar, sehingga
program pengangkatan Pegawai pengelolaan yang saat ini kan sekolah-sekolah yang siap namun
Pemerintah dengan Perjanjian masih banyak guru yang tadi belum membutuhkan dana, berkesempatan
Kerja (PPPK) di kalangan guru dapat,” ujar Agustina usai memimpin juga untuk mendapat bantuan dari
menimbulkan kecemburuan, kunjungan kerja spesifik Komisi X pemerintah tersebut.
khususnya kepada para guru yang DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang, “Mudah-mudahan pemerintah
tidak lulus ujian, terkait dengan Sumatera Utara, Senin (13/6). lebih konsen kepada amanat untuk
kesejahteraannya. Ia menegaskan, Meski demikian, ia mengapresiasi program wajib belajar 9 tahun 3
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk upaya yang dilakukan Bupati Deli mengalokasikan 20 persen APBN
mengupayakan yang terbaik guna Serdang dan jajarannya yang yang tahun ini ada Rp627 triliun itu
meningkatkan kesejahteraan para hingga saat ini menanggung lebih kepada menyelesaikan wajib
guru di seluruh Indonesia. kesejahteraan guru yang belum belajar 9 tahun jadi anak-anak di usia
“Kami berjuang untuk bagaimana lolos PPPK dengan menyisihkan sebelum 17 tahun,” pungkas legislator
pemerintah pusat melalui dana dana APBD, BOS ataupun lainnya. daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah
pendidikan 20 persen dari APBN itu “Bagaimana itu diproses ketika IV tersebut. hal/sf

Nomor 1204/IV/VI/2022 • Juni 2022 15