Page 21 - BULETIN 1204

Tren Pariwisata RI dengan Komisi X, pihaknya juga
mencatat ada beberapa permasalahan
BK • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Berubah, BK DPR daerah, kelembagaan pariwisata, tata
di UU Kepariwisataan. Misalnya masalah
regulasi antara pemerintah pusat-

kelola, serta sumber daya manusia
Gelar FGD UU
yang belum optimal sehingga perlu
diperbaiki. “Untuk itu kami butuh
masukan bapak-bapak untuk kami
Kepariwisataan
adopsi nanti dalam pembahasan NA
(naskah akademik). Saya juga berharap
bapak-bapak tidak berhenti di sini,
tetapi juga turut mengawal,” harapnya.
Akademisi IPB Prof. Syamsul Maarif
mengatakan manajemen pembangunan
eiring berjalannya sebagai supporting system lembaga dan pengembangan pariwisata
waktu, terjadi perubahan DPR dalam penyusunan Naskah menuju pariwisaya berkelanjutan pada
pandangan atas dampak Akademi RUU. hakekatnya ditujukan untuk mencari
S pariwisata di suatu negara. “UU Kepariwisataan Nomor 10 Tahun pemerataan pembangunan antar
Di Indonesia, pariwisata memiliki 2009 sudah 13 tahun menjadi payung generasi pada masa kini muapun
peran besar terhadap ekonomi hukum tata kelola kepariwisataan. yang akan datang. Pembangunan
nasional. Untuk itu, perubahan tren Padahal, tren pariwisata terus berubah berkelanjutan bertujuan meningkatkan
pariwisata nasional yang terus terjadi dan perkembangan teknologi kesejahteraan masyarakat. “Untuk itu
perlu didukung penuh berbagai pihak, saat ini juga mengharuskan dunia strategi pembangunan berkelanjutan
guna mewujudkan pariwisata yang pariwisata untuk mampu beradaptasi perlu diperhatikan, seperti
berkelanjutan. Berangkat dari latar dengan platform digital. pemerataan, partisipasi,
belakang ini, Pusat Penelitian Badan Karenanya diskusi ini penting keanekaragaman,
Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal sebagai bahan masukan integrasi dan
DPR RI menggelar Focus Group kami,” kata Kepala BK DPR perspektif
Discussion (FGD) bertema ‘Urgensi RI Inosentius Samsul dalam jangka
Perubahan Undang-Undang Nomor 10 sambutannya, Jumat (10/6). panjang,”
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan’. Selain itu, lanjut Sensi, katanya. rnm/sf
Pasalnya, UU Kepariwisataan ini dinilai sapaan akrabnya, dari
sudah tidak relevan. hasil diskusi BK DPR
Bertempat di Labuan Bajo,
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa
Tenggara Timur (NTT) seminar ini Kepala BK DPR RI
Inosentius Samsul.
dihadiri oleh Kepala Badan Keahlian Foto: Ria/nvl
(BK) DPR RI, Inosentius Samsul;
Akademisi IPB, Prof. Syamsul Maarif;
Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi
Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten
Manggarai Barat, Chrispianus
Mesima; Dosen Universitas
Katolik Indonesia Santu
Paulus Ruteng, Inosensius
Sutam; dan perwakilan
LSM, Yoseph
Sampurna Nggarang.
Seminar ini guna
mendapat masukan
dari pakar dan
masyarakat untuk
memperkaya BKD

Nomor 1204/IV/VI/2022 • Juni 2022 21