Page 4 - BULETIN 1175
P. 4
BULETIN Parlementaria
Rachmat Gobel
RI Kritik APBN
PIMPINAN - DPR Dialokasikan
untuk Proyek
Kereta Cepat
akil Ketua DPR dari proposal Jepang.
RI Koordinator Padahal dari segi
Bidang Industri kualitas pasti Jepang
W dan Pembangunan jauh lebih baik,” tandas
(Korinbang) Rachmat Gobel Gobel.
mengkritik langkah pemerintah yang Oleh sebab itu,
mengalokasikan dana dalam Anggaran ia meminta agar
Pendapatan dan Belanja Negara pemerintah berfokus Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Jaka/nvl
(APBN) untuk proyek kereta cepat pada prioritas penggunaan
Jakarta-Bandung. Menurut Gobel, anggaran saat ini, yakni untuk
APBN seharusnya difokuskan untuk penanganan Covid-19, pemulihan dalam menggarap proyek tersebut.
pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi dan pembangunan ibu Sebagaimana diketahui, kebutuhan
Ibu Kota Negara (IKN) baru di kota negara baru. Pemerintah, kata investasi proyek kereta cepat Jakarta-
Kalimantan Timur. Gobel, harus konsisten dengan skema Bandung membengkak dari 6,07 miliar
“Soal kereta cepat biar kita serahkan pembangunan yang sejak dari awal dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar
ke investornya. Ini sesuai dengan sudah diputuskan. Pembengkakan Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar
ide awal yang berprinsip business to biaya, dinilai Gobel seharusnya AS) menjadi 8 miliar dollar AS atau
business,” tegas Gobel dalam keterangan diserahkan ke perusahaan konsorsium setara Rp114,24 triliun. Estimasi ini sedikit
pers yang diterima Parlementaria, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), turun dari perkiraan awal mencapai
Sabtu (30/10). Langkah tersebut telah yang terdiri dari PT Wijaya Karya 8,6 miliar dollar AS atau Rp122,8 triliun.
resmi diterbitkan melalui Peraturan (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia Estimasi peningkatan biaya proyek
Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, kereta cepat tidak setinggi sebelumnya
tentang Perubahan Atas Perpres Nomor dan PT Perkebunan Nusantara VIII karena perusahaan melakukan
107 Tahun 2015 tentang Percepatan (Persero) atau PTPN VIII. efisiensi, seperti memangkas biaya,
Penyelenggaraan Prasarana dan “Jadi jika terjadi pembengkakan pembangunan stasiun, dan lainnya.
Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan biaya maka diserahkan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen
Bandung. perusahaan-perusahaan tersebut. Dan Risiko Kereta Api Indonesia (KAI)
Semula, pemerintah menyetujui jika ada perusahaan yang tak mampu Salusra Wijaya menyebut kebutuhan
pembuatan kereta cepat itu tak akan menyetorkan biaya tambahan, maka investasi proyek akan meningkat karena
memakan APBN karena menganut sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Indonesia belum menyetor modal awal
skema business to business. Namun Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini senilai Rp4,3 triliun. Padahal, setoran itu
demikian, hingga saat ini anggaran namanya business to business. Jangan seharusnya dilakukan sejak Desember
pembangunan terus membengkak. “Yang memaksakan diri dengan meminta dana 2020. Jumlah itu belum termasuk
pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. dari APBN,” kritik politisi Partai NasDem estimasi tanggung jawab sponsor dalam
Kondisi ini sudah berkebalikan dengan itu sembari meminta KCIC dapat membiayai pembengkakan biaya (cost
tiga janji semula serta sudah lebih mahal bertindak secara transparan dan jujur overrun) sebesar Rp4,1 triliun. ann/sf
4 Nomor 1175/II/XI/2021 • November 2021
