Page 5 - BULETIN 1175

DPR Minta Pemerintah Revisi
RI PP Nomor 85 Tahun 2021

PIMPINAN - DPR akil Ketua DPR RI Untuk itu, nelayan dan pelaku usaha Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang

Muhaimin Iskandar
menilai PP tersebut terlampau ambisius
menerima audiensi
dan kebebasan berusaha yang
untuk mengejar PNBP, padahal
W Himpunan Nelayan perikanan menuntut kepastian hukum Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu
tidak membebani mereka. Pasalnya,
dan Pengusaha Perikanan Samudera semenjak adanya kebijakan yang tidak ada target pemaksaan PNBP
Bestari guna mendengarkan memberatkan itu, banyak kapal yang kepada KKP. Selain itu, menurut Gus
kendala, hambatan dan dampak berhenti beroperasi, bahkan sebanyak Muhaimin, PP tersebut disusun tanpa
dari pelaksanaan berbagai kegiatan 60 persen nelayan berhenti melaut. melibatkan dan mengajak nelayan dan
nelayan dan pelaku usaha perikanan. Menanggapi hal tersebut, Gus para pelaku usaha perikanan, sehingga
Keluhan yang disampaikan nelayan Muhaimin, sapaan akrabnya, meminta terindikasi menguntungkan pihak luar
dan pengusaha perikanan salah dengan tegas kepada KKP untuk segera dan menguntungkan bisnis besar.
satunya adalah keberatan terhadap merevisi PP tersebut. “PP Nomor 85 “Oleh karena itu kita akan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 ini benar-benar menyulitkan menindaklanjuti semua masukan dan
Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas dan membuat pelaku dan nelayan usulan rencana bahkan kita perlu
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk memperbaiki ekonominya di sampaikan pada Pak Menteri KKP agar
(PNBP) yang berlaku pada Kementerian masa pandemi ini. Oleh karena itu, benar-benar segera memperhatikan
Kelautan dan Perikanan (KKP). DPR dengan tegas meminta kepada kesulitan yang dialami oleh nelayan dan
Aturan yang memberatkan adalah Pemerintah melalui Menteri Kelautan para pengusaha kelautan yang begitu
mengenai besarnya tarif kenaikan untuk segera merevisi, memperbaiki, beban berat atas peraturan-peraturan
PNBP kepada nelayan sekitar 5-10 mencabut PP Nomor 85 Tahun 2021, yang justru menguntungkan pihak-pihak
persen. Selain itu, adanya PP tersebut karena ini sangat-sangat memberatkan,” luar secara tidak langsung maupun
dianggap merupakan kebijakan yang tegasnya di Gedung Nusantara II, langsung,” komitmen politisi Partai
tidak melibatkan publik, dalam hal ini Senayan, Jakarta, Rabu (3/11). Turut hadir, Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada
nelayan dan pelaku usaha perikanan. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. para nelayan dan pengusaha. bia/sf

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat menerima audiensi Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan Samudera Bestari. Foto: Runi/nvl

Nomor 1175/II/XI/2021 • November 2021 5