Page 10 - BULETIN 1175

BULETIN Parlementaria

Komisi VIII Apresiasi tersebut,” tandas Ace.
I Sebelumnya, Bupati Pekalongan
R
R Fadia Arafiq dalam sambutannya
P mengatakan untuk memilah penerima
D Pelaksanaan bantuan sosial yang berhak menerima,
- dilakukan dengan cara melabelisasi
I di setiap rumah yang berhak untuk
I
I Program menerima bantuan. Dirinya mengaku
V
I terobosan yang telah dilakukannya ini
S tidak pernah dilakukan sebelumnya.
I
M Perlindungan Sosial “Karena saya mau yang terima
O bantuan adalah orang-orang yang
K sesuai, yang berhak mendapatkan
di Pekalongan haknya. Maka dari itu labelisasi semua
rumah terus kami lakukan dan hal
ini terbukti efektif. Sebanyak 4000
orang yang masih dikategorikan

akil Ketua Komisi
VIII DPR RI TB Ace
Hasan Syadzily
W mengapresiasi
pelaksanaan program perlindungan
sosial khususnya di Kabupaten
Pekalongan. Program sosial yang
sudah berjalan saat ini di Pekalongan,
menurutnya sudah terintegrasi
dengan program-program dari
Kementerian Sosial.
“Tujuan utama kami ke sini, ingin
memastikan berbagai macam program
perlindungan sosial seperti PKH,
PBNT, program ATENSI itu dipastikan
bisa terdistribusi dengan baik. Dari
kunjungan ini kami mengapresiasi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menyalurkan bantuan ATENSI dari Kementerian Sosial kepada
langkah yang dilakukan oleh Pemkab masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Foto: Tiara/nvl
Pekalongan yang juga memiliki
program-program bantuan sosial masih ditemukan banyak masalah di mampu akhirnya mengundurkan diri.
yang lain, yang didanai oleh APBD,” beberapa daerah. Apalagi melihat pandemi Covid-19 dan
jelas Ace usai memimpin kunjungan “Kami mendorong agar daerah di Pekalongan sendiri PPKM masih
kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten pada level 3 banyak masyarakat yang
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Pekalongan agar meng-update secara ekonominya sulit dan kurang mampu
Tengah, Rabu (3/11). periodik terhadap dinamika belum mendapat PKH ini harus kita
Politisi Partai Golkar ini juga turut perkembangan dari penerima bantuan perhatikan,” tuturnya.
memastikan program pemutakhiran sosial. Cara Pemerintah Kabupaten Dalam Kunjungan Kerja Spesifik
data yang masuk ke dalam Data Pekalongan dengan melakukan tersebut, Komisi VIII DPR RI turut
Terpadu Kesejahteraan Sosial labelisasi terhadap penerima bantuan menyalurkan bantuan sebesar
(DTKS) untuk bisa dimutakhirkan, sosial saya kira itu merupakan salah Rp1,7 miliar dari Kemensos
sehingga nantinya diharapkan satu upaya di tingkat pemerintah kepada masyarakat Kabupaten
penerima bantuan sosial khususnya daerah agar terjadi graduasi, agar Pekalongan. Bantuan tersebut yaktu di
di Kabupaten Pekalongan bisa tepat sasaran. Jadi bagi yang misalnya antaranya, Bantuan ATENSI, Bantuan
tepat sasaran. Pasalnya, DTKS tidak berhak untuk menerima Anak Yatim, Bantuan Disabilitas,
yang dijadikan dasar untuk bantuan tentu seharusnya mereka dan bantuan usaha untuk Program
mendistribusikan bantuan sosial tidak mendapatkan bantuan sosial Keluarga Harapan (PKH). tra/es

10 Nomor 1175/II/XI/2021 • November 2021