Page 17 - BULETIN 1226

Perlu Ada Regulasi kesehatan dan sebagainya. Namun,
di sisi lain, terdapat peraturan
yang tidak membolehkan jamaah
Atur Peralihan Jemaah haji reguler pindah ke jamaah haji
khusus.
“Jadi sayang (kalau kuota itu
Haji Reguler ke tidak dimanfaatkan). Jadi, kita
mau buatkan pasal agar jamaah
reguler yang tidak bisa terpakai
Jemaah Haji Khusus dimungkinkan untuk dipindahkan
ke jemaah khusus,” ujar Politisi PKB
tersebut.
Ia menambahkan saat ini DPR
bersama Pemerintah berencana
untuk merevisi UU Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah untuk
memasukkan ketentuan baru
tersebut. Namun, ia mengaku
pesimis, rencana revisi tersebut
akan berjalan lancar. Mengingat
singkatnya waktu di mana pada
bulan Desember 2022 nanti,
pemerintah bersama DPR mulai
mempersiapkan pemberangkatan
jemaah haji periode 1443 H/2022 M.
Persiapan itu antara lain dilakukan
dengan membentuk Panitia Kerja
(panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji
FOTO: KIKI/PDT (BPIH) 1443 H/2022 M.
“Sepertinya tidak bisa kita kejar
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (kanan) saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) (revisi UU). Karena Desember sudah
Komisi VIII DPR RI. membentuk Panja dan di Februari
sudah kita umumkan BPIH. Jadi
akil Ketua memungkinkan kalau jamaah reguler tidak akan terkejar,” ujar Marwan.
Komisi VIII DPR bisa memakai kuota haji khusus,” ujar Kendati demikian, Marwan
RI Marwan Marwan kepada Parlementaria, di masih berharap pemerintah dapat
Dasopang Kantor Wilayah Kementerian Agama menerbitkan suatu aturan yang
W mengusulkan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa, mengatur peralihan Jemaah
adanya suatu regulasi yang (8/11). Haji Reguler menjadi Jemaah
mengatur peralihan jemaah haji Usulan tersebut, menurutnya, Haji Khusus melalui peraturan
reguler menjadi jemaah haji khusus. agar pemanfaatan kuota haji dapat pemerintah. Aturan peralihan ini
Hal itu disampaikan Marwan terserap lebih maksimal. Oleh karena sekaligus untuk mengantisipasi
dalam Kunjungan Kerja Spesifik pada setiap penyelenggaraan haji bila tiba-tiba Kerajaan Arab Saudi
(Kunspik) Komisi VIII DPR RI dengan tiap tahunnya, tidak sedikit kuota memberikan kuota tambahan yang
Asisten I Bidang Pemerintahan dan haji dari jemaah haji khusus yang tidak terpakai di Haji Reguler tapi
Kesejahteraan Sosial, Kepala Wilayah tidak terpakai, dikarenakan alasan tidak bisa juga dialihkan juga ke Haji
Kantor Agama Provinsi Kalimantan kesehatan atau hal lainnya. Khusus.
Tengah beserta jajaran, Ketua Majelis Disebutkannya, dalam setahun “Mungkinkah (regulasi itu)
Scan QR Ulama Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 2.000 kuota haji khusus setingkat keputusan menteri
untuk berita
selengkapnya dan Mitra Haji dari Imigrasi dan yang tidak terpakai. Hal itu karena atau mungkinkah Surat Presiden.
Kementerian Kesehatan. ada Jemaah haji saat mau berangkat Nanti kita tanya lah supaya
“Nanti kita buatkan regulasi, dinyatakan meninggal atau memilih memperbolehkan itu khusus di tahun
dimana klausul frasa yang tidak berangkat karena alasan 2023,” tutup Marwan. l qq/rdn

Nomor 1226/IV/XI/2022 • November 2022 17