Page 22 - BULETIN 1226

BULETIN Parlementaria

INDONESIA Komisi XI Sepakat Tangguhkan

REPUBLIK PMN Tunai ke Badan Bank Tanah

RAKYAT
PERWAKILAN omisi XI DPR RI sepakat Sebelumnya, enam fraksi yang lantaran belum adanya landasan

DEWAN menangguhkan hadir menyatakan bahwa pemberian konstitusi yang kokoh terkait dengan
• Penyertaan Modal PMN kepada Badan Bank Tanah organisasi tersebut. Badan Bank
BURT Negara (PMN) Tunai sebaiknya ditunda dan dikaji ulang Tanah merupakan badan khusus
K kepada Badan Bank yang mengelola tanah serta
Tanah. Keputusan ini secara resmi berfungsi untuk melaksanakan
disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi perencanaan, perolehan, pengadaan,
XI DPR RI, Dolfie, saat memimpin pengelolaan, pemanfaatan dan
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi BADAN BANK TANAH pendistribusian tanah. Badan ini
XI DPR RI dengan Direktur Jenderal dibentuk atas amanat Omnibus Law
Kekayaan Negara Kementerian MERUPAKAN BADAN Undang-Undang Cipta Kerja Nomor
Keuangan RI dan Kepala Badan Bank KHUSUS YANG 11 Tahun 2020.
Tanah, Rabu (9/11). MENGELOLA TANAH UU Cipta Kerja sendiri telah
“Dari seluruh fraksi mayoritas SERTA BERFUNGSI dinyatakan inkonstitusional bersyarat
menunda. Jadi, kita akan menunda UNTUK MELAKSANAKAN oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
sampai landasan hukumnya clear, PERENCANAAN, melalui Putusan Nomor 91/PUU-
solid dan jelas. Begitu kesimpulan XIX/2021. Dengan adanya putusan
kita pada hari ini. Biar tidak panjang- PEROLEHAN, tersebut, maka segala tindakan atau
panjang. Jadi kita sepakat ya. PENGADAAN, kebijakan yang bersifat strategis dan
Sepakat?” tanya Dolfie di Gedung PENGELOLAAN, berdampak luas akan ditangguhkan.
Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta. PEMANFAATAN DAN “PMN yang akan diberikan
“Sepakat,” jawab para Anggota PENDISTRIBUSIAN kepada Bank Tanah hari ini kalau
Komisi XI DPR RI dalam RDP TANAH. kita dudukkan permasalahannya
tersebut. di dalam landasan hukumnya itu
seperti apa, menurut pemerintah?
Apakah ini bisa kita lanjutkan?
Apakah ini bagian dari kebijakan
yang bersifat strategis atau tidak?
Apabila ini bersifat strategis, MK
mengamanatkan menangguhkan
(tiap keputusan strategis). Kalau tidak
strategis, kenapa pula perlu uang
Rp500 miliar?” tanya politisi Partai
Demokrasi Perjuangan Indonesia
tersebut saat membuka rapat.
Diketahui, Pada RDP tersebut
Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kementerian Keuangan
RI mengajukan persetujuan PMN
tunai kepada Badan Bank Tanah
sebesar Rp500 miliar. Jumlah
FOTO: MUNCHEN/PDT ini rencananya akan digunakan Scan QR
untuk berita
untuk kegiatan pengelolaan dan
selengkapnya
pematangan sebesar Rp415 miliar
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie saat memimpin RDP Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Kekayaan dan pengembangan tanah Rp84
Negara Kementerian Keuangan RI dan Kepala Badan Bank Tanah. miliar. l uc/rdn

22 Nomor 1226/IV/XI/2022 • November 2022