Page 19 - BULETIN 1226

Dukung Pengembangan

Kemandirian Produksi Obat,

Vaksin, dan Alkes Dalam Negeri

akil Ketua kemandirian di produksi obat, vaksin Oleh karena itu, Komisi IX DPR
Komisi IX DPR dan alat kesehatan,” terang Kurniasih. RI, tegasnya, akan mendesak agar
RI Kurniasih Anggota DPR RI Dapil Jakarta Kemenkes, BPOM dan Biofarma
Mufidayati Pusat, Jakarta Selatan dan Luar segera menuntaskan peta jalan
W mendukung negeri ini tidak meragukan kapasitas kemandirian obat, vaksin dan alat
pengembangan kemandirian putra bangsa dalam memproduksi kesehatan agar bisa mengurangi
produksi obat, vaksin dan Alat obat, vaksin dan alat kesehatan. ketergantungan impor.
Kesehatan (Alkes) dalam negeri. “Secara kapasitas kita berani “Selain peta jalan, harus
Ia menegaskan dengan adanya bersaing dan terbukti mampu dipastikan kualitas produk dalam
pandemi Covid-19 menjadi satu melakukannya jika diberi negeri baik dan setiap warga
pelajaran penting bagi hadirnya kesempatan. Kuncinya itu, ada negara bisa mendapatkan akses
ketiga hal tersebut yang diproduksi kemauan dan kesungguhan yang yang mudah untuk mendapatkan
oleh anak bangsa. kuat dari pemerintah untuk benar- pelayanan dari produk obat, vaksin
Karena itu, sebagai bagian benar memberi kesempatan dan dan alat kesehatan karya anak
dari mitigasi, maka seharusnya insentif bagi pengembangan industri bangsa tersebut,” tutup Politisi PKS
ekosistem industri obat, vaksin, kesehatan karya anak bangsa,” ini. l ann/rdn
dan alat kesehatan dalam negeri ungkapnya.
mendapatkan insentif lebih sebagai
bagian dari persiapan isu kesehatan
pada masa mendatang.
“Belajar penuh dari pandemi
Covid-19 yang sama sekali tidak
kita duga terjadi lalu setiap negara
pada awal-awal memprioritaskan
kepentingan negaranya masing-
masing. Maka di sinilah letak Wakil Ketua Komisi IX
pentingnya kemandirian obat, vaksin DPR RI Kurniasih
dan alat kesehatan untuk mitigasi jika Mufidayati.
terjadi krisis kesehatan pada masa
mendatang,” ungkap Kurniasih dalam
keterangan tertulis yang diterima
Parlementaria, Kamis (10/11).
Semangat kemandirian tiga
hal itu sejatinya sudah diturunkan
dalam bentuk Inpres No 16 Tahun
2016. Namun, semua sektor baru
berbenah dan bergerak setelah
terjadinya Covid-19 pada medio
Scan QR 2020. “Jangan lagi ada peraturan
untuk berita
selengkapnya tanpa implementasi. Kuncinya
keberpihakan dan political will
pemerintah, serius atau tidak FOTO: DEVI/PDT
untuk benar-benar mewujudkan

Nomor 1226/IV/XI/2022 • November 2022 19