Page 15 - BULETIN 1200

KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. Foto: Mentari/nvl
Misbakhun Soroti dikembalikan pemerintah, karena
memiliki kewenangan sepenuhnya.
Dalam hal ini, pemerintah tinggal
Rencana Perubahan membicarakan khusus kepada DPR,
apakah menggunakan opsi pertama
APBN 2022 Pasca- atau kedua. “Tentunya ini tanpa
mengurangi peran dan fungsi DPR di
dalam penyusunan. Semuanya masih
Pandemi Mereda melibatkan DPR. Jadi masyarakat tidak
perlu khawatir pemerintah gunakan
mekanisme apapun tetap akan
melibatkan DPR sehingga pemerintah
mendapatkan legitimasi politik di sana,”
jelas legislator dapil Jawa Timur II itu.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri
nggota Komisi XI DPR RI APBN 2022. Opsi pertama, melalui Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa
Muhammad Misbakhun mekanisme APBN Perubahan. “Ini pemerintah membuka alokasi APBN
menyoroti rencana tentunya kita ubah adalah Undang- yang cukup besar untuk penanganan
A perubahan postur Undang APBN dengan perubahannya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.
Anggaran Pendapatan dan Belanja dan postur bagian mana yang ingin Meredanya penularan kasus tersebut
Negara (APBN) 2022 yang akan diubah pemerintah,” kata Misbakhun membuat anggaran penanganan
dilakukan oleh pemerintah, khususnya kepada awak media, Jumat (13/5). pandemi perlahan dapat beralih ke
Kementerian Keuangan. Perubahan Opsi kedua, kata Misbakhun, fungsi lainnya.
bisa terjadi karena dinamika makro pemerintah bisa melakukan perubahan Menkeu Ani menyebut bahwa
ekonomi, baik dalam maupun luar terhadap APBN 2022 melalui Peraturan pemerintah akan menyesuaikan belanja
negeri, juga seiring dengan mulai Presiden (Perpres). Menurut Anggota program PEN, yang menjadi bantalan
meredanya pandemi Covid-19. Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, cara perekonomian dan masyarakat dari
Misbakhun mengungkapkan, tersebut bisa dilakukan seperti dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut
terdapat dua opsi yang bisa dilakukan perubahan pada APBN-P 2020 lalu. tertuang dalam penyesuaian APBN
pemerintah untuk merombak Meski demikian, pilihan tersebut akan yang akan dibahas bersama DPR. rdn/sf

Nomor 1200/IV/V/2022 • Mei 2022 15