Page 14 - BULETIN 1200

BULETIN Parlementaria

Komisi X Dukung Perlunya
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Keberadaan Regulasi untuk

Profesi Pramuwisata

omisi X DPR RI mendukung
payung hukum yang cukup jelas,
usulan Dewan Pimpinan Kepariwisataan perlu dilakukan guna banyak hal, mulai dari belum adanya
mengatasi berbagai masalah yang
Pusat Himpunan dihadapi bidang kepariwisataan masih adanya banyak aturan yang
K Pramuwisata Indonesia Indonesia. bersifat temporer juga adanya aturan
(DPP HPI) terkait perlunya regulasi “Saya kira nanti semua yang yang berbeda antar daerah. Ia menilai,
untuk menjamin keberlanjutan menjadi isu yang akan didorong, aspirasi yang disampaikan DPP HPI
penyelenggaraan kegiatan nanti bisa diintegrasikan dalam revisi tersebut dapat dilakukan dengan
kepariwisataan, khususnya untuk Undang-Undang Kepariwisataan. diintegrasikan permasalahan tersebut
profesi pramuwisata/pemandu wisata. Terutama, mungkin bisa didorong dalam revisi UU Kepariwisataan yang
Menurut Ketua Komisi X DPR RI Syaiful dengan dibentuk bab khusus tentang sedang dibahas Komisi X DPR RI.
Huda, revisi Undang- pramuwisata ini. Karena kalau “Nah karena itu, nanti akan terus
Undang Nomor aspirasinya sampai pada level kami minta masukan bapak-ibu
10 Tahun membuat undang-undang sekalian menyangkut soal aspirasi ini
2009 khusus, memang di kami belum yang nanti akan kami sempurnakan
tentang ada agendanya,” ujar Huda dalam bagian dari revisi Undang-
dalam Rapat Dengar Pendapat Undang Kepariwisataan,” pinta Huda.
Umum Komisi X DPR RI Selain itu, Komisi X DPR RI mendorong
bersama DPP HPI di Gedung DPP-HPI, untuk berkoordinasi dengan
Nusantara I, Senayan, Jakarta, pemerintah dan pemerintah daerah,
Rabu (18/5). khususnya dalam menyiapkan SDM
Politisi Partai Kebangkitan kepramuwisataan/pemandu wisata.
Bangsa (PKB) itu melihat, Sebelumnya, DPP HPI
permasalahan yang menyampaikan bahwa pramuwisata
diungkapkan DPP HPI memerlukan regulasi sendiri dalam
ini menyangkut menjamin keberlanjutan sektor
pariwisata. sebab beberapa peraturan
yang ada saat ini memerlukan
revisi seperti Keputusan Menteri
Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
No. KM82/PW.102/MPPT-88 tentang
Pramuwisata dan Pengaturan Wisata,
serta revisi UU Kepariwisataan.
Dalam rapat tersebut, DPP HPI
juga menyampaikan naskah
RUU tentang Pramuwisata
Indonesia untuk menjamin
peran strategis
pramuwisata/pemandu
wisata dalam
penyelenggaraan
kepariwisataan.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat mengikuti RDPU Komisi X DPR RI bersama DPP HPI. Foto: Devi/nvl hal/sf

14 Nomor 1200/IV/V/2022 • Mei 2022