Page 9 - BULETIN 1200
P. 9
KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi V: Jangan kenaikan tarif KRL dalam sebuah
diskusi.
“Apa yang dikemukakan pejabat
Bebani Rakyat
Kemenhub tersebut tidak selaras
dengan yang pernah disampaikan Juru
Bicara Kemenhub pada awal Maret
dengan Kenaikan
lalu. Bahwa implementasi penyesuaian
tarif KRL tidak akan dilakukan sebelum
puasa dan Lebaran. Kemudian kenaikan
Tarif KRL
KAMI SEBAGAI WAKIL
RAKYAT YANG MEMILIKI
nggota Komisi V Agar tidak membebani rakyat, maka TUGAS CONTROLLING
DPR RI Toriq Hidayat Toriq mengharapkan Kementerian DAN BUDGETING
beranggapan, saat ini Perhubungan sebaiknya melupakan BERHAK TAHU PROYEKSI
A bukanlah waktu yang wacana kenaikan tarif KRL. “Untuk
tepat untuk menaikkan tarif dasar sementara waktu sebaiknya PENINGKATKAN
KRL Commuter Line karena berbagai Kemenhub juga PT KAI melupakan LAYANAN, KAPASITAS
pertimbangan seperti naiknya wacana kenaikan tarif KRL. Sebaiknya DAN FASILITAS KERETA
sejumlah harga kebutuhan pokok, fokus menjaga pelayanan yang APA SAJA YANG AKAN
seperti minyak goreng dan BBM. sudah ada dengan anggaran yang DILAKUKAN OLEH PT KAI
Selain itu, daya beli masyarakat yang diberikan. Sehingga pengguna KETIKA TARIF KRL AKAN
ada di berbagai daerah saat ini dinilai KAI Commuter Line Jabodetabek DINAIKKAN
masih rendah akibat terdampak bertambah. Setelah turun hampir 20
pandemi Covid-19. persen akibat pandemi,” papar Toriq
dalam keterangan persnya kepada
Parlementaria, Rabu (18/5). ini pun akan dikaji kembali setelah
Politisi Partai Keadilan Sejahtera lebaran. "Jadi, harusnya dikaji dulu,”
(PKS) ini pun sangat menyayangkan tandas Toriq lebih lanjut.
ketika Pelaksana Tugas Kepala Atas kondisi tersebut, legislator
Sub Direktorat Penataan dan dapil Jawa Barat XI itu menganggap
Pengembangan Jaringan Dirjen komunikasi terkait wacana penyesuaian
Perkeretaapian Kemenhub kembali tarif KRL antar pejabat di Kemenhub
mengemukakan tentang usulan tidak solid. Sebagai mitra kerja, Toriq
meminta hasil kajian terbaru. Bukan
hanya hasil survei kemampuan
Anggota Komisi V DPR RI membayar (ability to payment) dan
Toriq Hidayat. Foto: Chasbi/nvl
kesediaan pengguna untuk membayar
(willingness to pay) kereta api wilayah
perkotaan yang lalu saja.
“Kami sebagai wakil rakyat
yang memiliki tugas controlling dan
budgeting berhak tahu proyeksi
peningkatkan layanan, kapasitas dan
fasilitas kereta apa saja yang akan
dilakukan oleh PT KAI ketika tarif KRL
akan dinaikkan. Benarkah penyesuaian
tarif akan menambah ketiganya?
Padahal ketika tarif tidak naik sejak
2015, terus terjadi perbaikan yang
signifikan," tutur Toriq. eko/aha
Nomor 1200/IV/V/2022 • Mei 2022 9
