Page 22 - BULETIN 1160

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Aturan PPKM Harus
OMISI III - DPR RI Kedepankan Humanisme

andemi Covid-19 tidak hanya
menyerang kesehatan
jasmani masyarakat,
K P lebih dari itu masyarakat
dihadapkan dengan masalah finansial.
Tak sedikit masyarakat yang kelaparan
karena tak ada penghasilan. Kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat, di satu
harus ditaati, tapi di sini lain penegakan
aturan ini harus bijaksana dengan
mengedepankan maslahat dan yang
paling penting aparat harus bersikap

PENDEKATAN
HUMANIS INI PENTING
DALAM MEMBERIKAN
PENGERTIAN TENTANG Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (tengah). Foto: Jaka/Man
ATURAN PPKM DAN
PADA SAAT YANG lakukan dengan humanis. Jangan melalui edukasi, petugas juga bisa
BERSAMAAN JUGA arogan,” tegas Sahroni dalam rilis yang memberlakukan hukuman lain yang
MENUNJUKKAN diterima Parlementaria, baru-baru ini. lebih ringan dan tidak terkesan arogan.
“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya,
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini
KEPEDULIAN PETUGAS menjelaskan pendekatan humanis ini selain menggalakkan edukasi, petugas
TERHADAP WARGA YANG penting dalam memberikan pengertian juga bisa menghukum dengan hukuman
KESUSAHAN KARENA tentang aturan PPKM dan pada saat seperti push up atau yang lain, bukan
PANDEMI COVID-19. yang bersamaan juga menunjukkan dipukul. Kalau seperti sekarang kan
kepedulian petugas terhadap warga rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli
yang kesusahan karena adanya pula,” pungkas Sahroni.
humanis pada rakyat. pandemi Covid-19. Teranyar, viral di media sosial
Melihat kondisi tersebut, Wakil “Kita harus saling paham. Mungkin video yang memperlihatkan Satpol
Ketua Komisi III DPR RI Ahmad petugas bisa menertibkan dengan lebih PP memukul seorang ibu yang diduga
Sahroni mengimbau, jika memang humanis, misalnya dengan dijelaskan hamil di Kabupaten Gowa, Sulawesi
harus dilakukan penertiban baik-baik dan diberi pengertian. Lagi Selatan. “Melihat banyak fenomena
hendaknya utamakan cara-cara yang pula kan dalam aturannya warung di masyarakat terkait cara aparat
lebih humanis dan mengedukasi. boleh buka, asal take away. Jadi yang menertibkan warung dan rumah makan
“Terbayang ekonomi mereka juga ditertibkan pengunjungnya, bukan di berbagai daerah, jujur saya kecewa.
hancur. Jadi tolonglah untuk para 'menghajar' warungnya,” katanya. Kondisi mereka sudah sangat sulit
petugas di lapangan, jika memang Sahroni menambahkan, bersikap karena adanya PPKM Darurat ini,” keluh
ingin menertibkan warga, maka tegas bukan berarti kasar. Selain legislator dapil DKI Jakarta III itu. eko/es

22 Nomor 1160/IV/VII/2021 • Juli 2021