Page 17 - BULETIN 1160

Saleh Daulay
OMISI IX - DPR RI Pembatalan Vaksin
Apresiasi

K Individu Berbayar

eputusan Presiden Joko
Widodo untuk membatalkan
vaksinasi individu berbayar
Anggota Komisi IX DPR RI
K perlu didukung dan Saleh Partaonan Daulay.
Foto: Azka/Man
diapresiasi. Anggota Komisi IX DPR
RI Saleh Partaonan Daulay menilai,
hal itu menunjukkan bahwa presiden
mendengar saran dan masukan dari
masyarakat. Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) dan pihak terkait lainnya
diminta segera menindaklanjuti
kebijakan presiden tersebut.
“Dengan kebijakan ini, presiden
menegaskan kembali bahwa vaksin
itu adalah hak semua orang. Oleh
karenanya, tidak boleh membebani varian-varian baru Covid-19 semakin
dan memberatkan masyarakat. Agar berkembang. “Indonesia harus bekerja
pelaksanaan vaksinasi Sinopharm ini keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia
bisa dilaksanakan, maka Kemenkes VAKSIN ITU ADALAH HAK yang perlu dilindungi. Target memvaksin
harus merubah Permenkes (Peraturan SEMUA ORANG. OLEH 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena
Menteri Kesehatan) Nomor 19 Tahun itu, semua pihak harus bergotong
2021,” kata Saleh dalam siaran persnya KARENANYA, TIDAK royong membantu pemerintah,”
kepada Parlementaria, Minggu (18/7). BOLEH MEMBEBANI pandang Saleh.
Dalam Permenkes tersebut sangat DAN MEMBERATKAN Vaksinasi berlomba dengan kasus
jelas bagaimana setiap individu MASYARAKAT terinfeksi. Kapasitas rumah-rumah sakit
bisa mengakses vaksin Covid-19. dan kecukupan para tenaga medis
Sebelumnya, vaksin Gotong Royong lain yang mau donasi. Vaksinasi yang membuat semua was-was. Dengan
sempat menjadi kontroversi, karena dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. vaksinasi, jumlah orang yang terpapar
ditujukan untuk individu dengan Selama itu dilakukan secara sukarela, diharapkan segera turun. Dan secara
sistem berbayar. Awalnya vaksin ini semua harus didukung agar vaksinasi perlahan dapat memutus mata rantai
dipersiapkan untuk perusahaan, badan di Indonesia cepat mencapai target,” penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.
hukum, dan badan usaha. Bila program harap legislator daerah pemilihan (dapil) Apresiasi, sambung Wakil Ketua
tersebut hendak dilanjutkan, sambung Sumatera Utara II itu. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
Ketua F-PAN DPR ini, maka Permenkes- Percepatan pelaksanaan vaksinasi DPR RI ini itu, perlu disampaikan kepada
nya harus direvisi dulu. harus segera dilakukan. Pasalnya, para tenaga medis yang bekerja siang
“Kalau pengusaha dan pemilik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan malam. Tak lupa juga apresiasi
perusahaan yang membayar, tentu tidak baru saja mengumumkan bahwa secara dilayangkan bagi BUMN yang telah
akan memberatkan individu-individu. global baru 25,8 persen yang telah mendistribusikan obat-obatan dan
Perlu juga dibuka ruang kepada pihak divaksin dosis pertama. Sementara, vitamin gratis bagi masyarakat. mh/sf

Nomor 1160/IV/VII/2021 • Juli 2021 17