Page 13 - BULETIN 1191
P. 13
BULETIN Parlementaria DPR Perlu Bersikap Tegas atas
KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KOMISI VI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kelangkaan Minyak Goreng
kalinya. Bahkan sebelumnya dalam
kedua kalinya.
PR RI menggelar Rapat
Gabungan yang terdiri
Menanggapi hal tersebut,
RI Sufmi Dasco mengungkapkan,
dari Komisi IV, Komisi
D VI, dan Komisi VII DPR
pemanggilan paksa adalah cara terakhir
menilai DPR mesti bersikap tegas.
RI dengan mengundang Menteri Anggota Komisi VI DPR RI Amin Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR
Sebab, pemerintah terlihat tak bertaji
DPR mengajak Mendag Lutfi untuk
Pertanian, Menteri Perdagangan, mengelola krisis minyak goreng yang rapat membahas minyak goreng.
Menteri Perindustrian, serta Menteri sudah berbulan-bulan ini. “Pemerintah Menurut Dasco, DPR sudah dua kali
Energi dan Sumber Daya Mineral punya semua instrumen untuk mengundang Mendag Lutfi, namun
(ESDM), di Ruang Badan Musyawarah, menegakkan aturan. Satgas Pangan yang bersangkutan selalu mangkir.
Gedung Nusantara, Senayan, jangan seperti macan ompong,” Dalam Rapat Gabungan tersebut,
Jakarta, Selasa (15/3). tegas Amin di sela-sela mengikuti Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel
Namun dalam Rapat Gabungan di Gedung yang memimpin rapat menekankan
rapat gabungan Nusantara, Senayan, kasus kelangkaan minyak goreng yang
tersebut Jakarta, Selasa (15/3). terjadi secara meluas di masyarakat,
Mendag M. Dalam rapat ini dapat berdampak ke persoalan politik
Lutfi tak pun disepakati DPR dan keamanan. Karena itu, DPR
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel melantik Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha menjadi Pimpinan Komisi V DPR RI. Foto: Runi/nvl memenuhi RI akan memanggil mempertimbangkan untuk membentuk
undangan Mendag Lutfi Pansus Minyak Goreng untuk menjawab
Syaifullah Tamliha keputusan pergantian Pimpinan untuk yang untuk yang ketiga keresahan masyarakat tersebut yang
telah terjadi berbulan-bulan lamanya.
Komisi V DPR RI tersebut. Penetapan
“Saya akan menyarankan, akan
Gantikan Arwani mantan Anggota Komisi I DPR RI Anggota Komisi VI DPR RI mempertimbangkan untuk dibawa
dihadiri Ketua Komisi V DPR RI
ke Pansus saja (soal minyak goreng),
Lasarus serta dihadiri Anggota
Amin. Foto: Oji/nvl
Thomafi Jabat Komisi V DPR RI lainnya. karena isunya ini isu besar sehingga
ini akan dibahas lintas fraksi nantinya,”
“Selanjutnya, kami persilahkan
papar Gobel dalam rapat itu.
kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang
Pimpinan Komisi V yang baru terpilih untuk menempati Industri dan Pembangunan (Korinbang)
kursi pimpinan serta meneruskan
rapat Komisi V DPR RI ini. Izinkanlah
itu menjelaskan, selama dua tahun
kami Pimpinan Dewan meninggalkan terakhir, perekonomian masyarakat
rapat ini. Terima kasih,” tutur politisi miskin terpukul karena adanya pandemi
Partai NasDem itu. sehingga banyak orang kehilangan
Sebelumnya, Rachmat Gobel pekerjaan. Pun masyarakat kelas
akil Ketua DPR RI Selaku pimpinan rapat, usai menyampaikan surat keputusan menengah juga ikut kesulitan
Rachmat Gobel membacakan keputusan Fraksi PPP, F-PPP yang ditujukan kepada karena banyaknya
melantik Anggota Gobel menanyakan kepada Pimpinan Ketua DPR RI perihal perubahan kasus yang muncul,
W DPR RI Syaifullah dan segenap Anggota Komisi V DPR keanggotaan komisi. Yakni, mulai dari pinjaman
Tamliha dari Fraksi Partai Persatuan RI. “Apakah Syaifullah Tamliha dapat perubahan keanggotaan Syaifullah online, ilegal
Pembangunan (PPP) menjadi Pimpinan disetujui sebagai Wakil Ketua Komisi Tamliha (A-475) semula Anggota trading, dan
Komisi V DPR RI menggantikan rekan V DPR RI,” tanya Gobel, serentak dan Kapoksi Komisi I DPR RI menjadi sebagainya.
satu fraksinya, Muhamad Arwani Thomafi dijawab ‘setuju’ oleh Pimpinan dan pimpinan Komisi V DPR RI dan eko/sf
yang mengemban amanah baru sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang hadir. Muhammad Arwani Thomafi (A-467)
Anggota Komisi I DPR RI. Pelantikan Gobel kemudian menyerahkan semula Pimpinan Komisi V menjadi
berlangsung di Gedung Nusantara, palu sidang kepada Syaifullah Anggota Komisi I dan Kapoksi Komisi
Senayan, Jakarta, Selasa (15/3). Tamliha sebagai simbol disetujuinya I DPR RI. ann/sf
12 Nomor 1191/III/III/2022 • Maret 2022 Nomor 1191/III/III/2022 • Maret 2022 13
