Page 9 - BULETIN 1191
P. 9
BULETIN Parlementaria masa kedaluwarsanya. “Kalau sudah Hillary Brigitta Lasut Dorong
Vaksin Kedaluwarsa,
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi IX Akan masanya. Otomatis efikasinya pun PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR Percepat Tindak Lanjut
kedaluwarsa, berarti kan sudah lewat
sudah menurun dan dia tidak punya
dampak lagi,” tegasnya.
Anggota Fraksi Partai NasDem
Pembahasan RUU TPKS
Panggil Kemenkes
DPR RI ini pun mengimbau
Kemenkes dan BPOM agar tidak
main-main terkait perpanjangan masa
dan BPOM
kedaluwarsa vaksin Covid-19 karena
terkait nyawa masyarakat Indonesia.
“Rakyat tidak boleh dirugikan jadi
semua yang akan disuntikan kepada
RI Hillary Brigitta
masyarakat itu harus aman dan nggota Komisi I DPR
Lasut menyatakan
ebanyak 18 A pembahasan Rancangan
juta dosis Undang-Undang Tindak Pidana
vaksin Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus
S Covid-19 ditindaklanjuti dengan segera. Ia
dikabarkan telah menambahkan, sudah sejak 11 Februari
kedaluwarsa pada 2022 lalu DPR RI sudah menerima
akhir Februari lalu. surat dari Presiden terkait RUU TPKS
Pemerintah melalui ini, tapi kemudian masih harus ada
Kementerian Kesehatan tindak lanjut. Hillary menilai RUU TPKS
dan Badan Pengawasan merupakan salah satu hal genting yang
Obat dan Makanan dibutuhkan masyarakat.
(BPOM) dikabarkan “Kami berharap ada Paripurna yang
akan melakukan akan menentukan, kira-kira badan
perpanjangan masa (AKD) apa akan membahas? Karena
kedaluwarsa terhadap memang RUU TPKS ini seperti yang
18 juta vaksin Covid-19 kita tahu, lintas isu ya. Kalau memang
tersebut. Wulla kita butuh Pansus, kita buat Pansus
menanggapi hal itu, karena kita juga sudah janjikan ke
Anggota Komisi IX DPR masyarakat bahwa negara akan hadir
RI Ratu Ngadu Bonu untuk memberikan jaminan,” ungkap
Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla. Foto: Mentari/nvl
Wulla memastikan Hillary saat menyampaikan interupsi
Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut. Foto: Jaka/nvl
pihaknya akan segera pada Rapat Paripurna di Gedung
memanggil Kemenkes dan BPOM untuk meminta terjamin,” tegas legislator asal dapil NTT Nusantara II, Senayan, Selasa (15/3).
kejelasan terkait vaksin itu. II tersebut. Pada kesempatan yang sama, politisi kekerasan seksual, ternyata BPJS Hillary menjelaskan, meskipun
“Kami akan memanggil Kemenkes Kemenkes dan BPOM diminta Partai Nasdem ini juga menyinggung tidak menanggung biaya kekerasan, secara teori penanggungan biaya medis
dan juga BPOM untuk memberikan untuk memberikan kejelasan mengenai penanganan medis korban tindak biaya korban yang kemudian menjadi korban tindak kekerasan seksual dapat
penjelasan terkait statement perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin pidana kekerasan seksual yang tidak korban tindak pidana,” ungkap ditanggung Lembaga Perlindungan
pemerintah yang akan melakukan Covid-19. Karena perpanjangan masa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal Anggota Dewan asal dapil Sulawesi Saksi dan Korban (LPSK) namun dari
perpanjangan masa kedaluwarsa kedaluwarsa vaksin ini dikhawatirkan ini menjadi fokus dirinya, karena adanya Utara ini. penelusuran yang dilakukan Fraksi
MENGIMBAU KEMENKES vaksin Covid-19,” kata Ratu ketika akan mempengaruhi masyarakat aturan yang memasukkan keanggotaan Partai NasDem DPR RI, penerapan hal
DAN BPOM AGAR TIDAK dihubungi Parlementaria via untuk melakukan vaksin booster BPJS Kesehatan sebagai syarat di tersebut masih mengalami berbagai
MAIN-MAIN TERKAIT sambungan telepon, Selasa (15/3). dan tidak tercapainya target vaksin. berbagai urusan administrasi. hambatan. “Kami Fraksi NasDem
PERPANJANGAN Ratu juga mempertanyakan Serta mengenai tindakan pemerintah “Dan yang kedua adalah terkait telah menelusuri langsung bahwa
MASA KEDALUWARSA kelayakan dari vaksin Covid-19 yang telah melakukan uji pra klinis, BPJS, Pimpinan. Sekarang apa-apa RUU TPKS MERUPAKAN tidak semua korban biaya berobatnya
VAKSIN COVID-19 yang dilakukan perpanjangan masa uji klinis untuk menentukan tanggal semua BPJS, kita mau bikin SIM SALAH SATU HAL ditanggung oleh LPSK, bahkan harus
KARENA TERKAIT kedaluwarsanya. Jika vaksin Covid-19 kedaluwarsa dan mengeluarkan aja minta BPJS, kita mau buat surat GENTING YANG menunggu 30 hari kerja untuk bisa
jual beli rumah butuh BPJS tetapi
ini sudah kedaluwarsa dikhawatirkan
Emergency Use Authorization (EUA)
mendapatkan kepastian untuk bisa
NYAWA MASYARAKAT akan tidak lagi berdampak jika untuk perpanjangan masa kedaluwarsa kemudian ketika masyarakat di dalam DIBUTUHKAN ditanggung atau tidak,” tambah Hillary
INDONESIA. disuntikkan, karena sudah lewat vaksin Covid-19. gal/sf situasi menjadi korban tindak pidana MASYARAKAT. menutup pernyataannya. uc/sf
16 Nomor 1191/III/III/2022 • Maret 2022 Nomor 1191/III/III/2022 • Maret 2022 9
