Page 10 - BULETIN 1191
P. 10
BULETIN Parlementaria
Komisi I Minta TNI dan Polri Terlalu Tinggi,
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Segera Berantas KKB di Papua KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Bahas Kembali BPIH
Komisi VIII Sepakat
Tahun 2022 Usulan
menebar rasa takut dan melakukan
akil Ketua Komisi I
DPR RI Abdul Kharis
Almasyhari meminta
terhadap masyarakat sipil.
W TNI dan Polri segera
Kharis pun meminta agar TNI dan
Polri bisa memberikan perlindungan
memberantas Kelompok Kriminal penyerangan secara sistematis AGAR TNI DAN POLRI Kemenag
BISA MEMBERIKAN
Bersenjata (KKB) di Papua. Ia menilai kepada masyarakat, termasuk para
KKB di Papua sudah masuk definisi pekerja yang sedang membangun PERLINDUNGAN
kelompok teroris, berbagai infrastruktur di tanah KEPADA MASYARAKAT,
karena telah Papua. “Jangan ada sejengkal TERMASUK PARA
tanah Indonesia di PEKERJA YANG haji di atas Rp40 juta, saya kira sangat
bawah kendali gerakan memberatkan bagi masyarakat dan
SEDANG MEMBANGUN
BERBAGAI negara kita ini. Kami berharap minimal
sama dengan periode lalu,” sambung
INFRASTRUKTUR DI politisi PDI-Perjuangan itu.
TANAH PAPUA. Pihaknya melihat ada beberapa poin
Wakil Ketua
Komisi I DPR RI yang masih sangat tinggi, terutama
Abdul Kharis Almasyhari. dalam komponen penerbangan.
Foto: Jaka/nvl
separatisme dan melakukan kekejian Dimana saat ini biaya penerbangan
terhadap rakyat Indonesia,” tegas mencapai Rp31 juta, sementara dalam
Kharis ketika dihubungi Parlementaria BPIH tahun 2020 lalu Garuda Indonesia
via telepon, baru-baru ini. malah bisa diturunkan hingga Rp27 juta.
“Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR Sehingga Samsu Niang meyakini, perlu
RI, saya menyatakan mendukung penuh Anggota Komisi VII DPR RI Samsu Niang. Foto: Jaka/nvl ada negosiasi terkait penerbangan ini.
langkah Panglima TNI Jenderal Andika Begitupun halnya dengan komponen
Perkasa untuk mengatasi KKB di Papua omisi VIII DPR RI menilai jajaran Kementerian Agama, di pemondokan, transportasi dan katering
dengan tegas dan terukur, bersama usulan biaya perjalanan Gedung Nusantara II, Senayan, jemaah di Arab Saudi. Sehingga
dengan Badan Intelijen Negara ibadah haji (BPIH) tahun Jakarta, Rabu (16/3). perlu dilakukan pendalaman khusus
(BIN) dan Polri. Agar bisa saling K 1443H/2022M dari “Kalau bisa (besaran biaya) untuk menyatukan persepsi dalam
bahu-membahu menuntaskan Kementerian Agama sebesar Rp42 dikurangi karena tidak adanya di menentukan BPIH tahun 2022 ini.
permasalahan ini untuk Negara juta terlalu tinggi, terlebih lagi pada PCR dan karantina. Jadi kami menilai Hal senada juga diutarakan
Kesatuan Republik Indonesia,” kondisi perekonomian Indonesia yang memang perlu pendalaman yang Anggota Komisi VIII DPR RI Subarna.
sambung politisi Partai Keadilan hingga kini belum pulih dalam situasi khusus oleh Panja ini. Karena terus Ia mengungkapkan, kewajiban bagi
Sejahtera (PKS) tersebut. pandemi Covid-19. Oleh karenanya, terang, dalam kondisi sekarang DPR untuk menekan biaya haji tahun
Terhitung sejak Januari Komisi VIII DPR RI sepakat untuk ini, ekonomi masyarakat Indonesia 2022 ini seefisien mungkin. Namun
hingga Maret 2022, membahas kembali lebih dalam dan sangat tidak bagus. Sehingga biaya dengan tetap mengedepankan
penyerangan terhadap lebih detail terkait BPIH ini. keselamatan, kesehatan, dan
masyarakat sipil dan militer “Kami apresiasi penjelasan dari keamanan bagi jemaah haji. “Kalau
di Papua mencapai 13 orang. Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah kita lihat jomplang sekali BPIH antara
Yang terbaru, KKB menyerang Kementerian Agama terkait biaya haji tahun 2020 lalu dengan tahun 2022,
karyawan Palapa Timur 2022 ini. Hanya perlu kami sampaikan BAHWA UNTUK yakni hampir Rp7 juta lebih. Sehingga
Telematika (PTT) di Ilaga, di sini, bahwa untuk anggaran BPIH ANGGARAN BPIH perlu pembahasan lebih dalam lagi.
Kabupaten Puncak, Papua, 2022 itu masih sangat tinggi, yakni 2022 ITU MASIH Apakah kita perlu bahas lebih detail
Rabu (2/3) lalu. Setidaknya Rp42 juta,” kata Anggota Komisi VII lagi supaya kita bisa menyisir per item
8 orang tewas, dan 1 orang DPR RI Samsu Niang dalam Rapat SANGAT TINGGI, YAKNI (komponen-red),” ungkap politisi Partai
berhasil diselamatkan. syn/sf Panja BPIH Komisi VIII DPR RI bersama RP42 JUTA Gerindra itu. ayu/sf
10 Nomor 1191/III/III/2022 • Maret 2022 Nomor 1191/III/III/2022 • Maret 2022 15
