Page 12 - BULETIN 1242
P. 12

BULETIN            Parlementaria


            Desakan Segera Sahkan RUU
    KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Perampasan Aset, Legislator:





            Naskah Akademik dan Drafnya



            Saja Belum Dikirim




                     emerintah lewat           Untuk itu Arsul juga meminta   Aset hanya kepada DPR. "Kita
                     Menkopolhukam Mahfud   pemerintah untuk aktif dalam    pertemukan semua sudut pandang
                     MD diketahui mendesak   melakukan lobi dan musyawarah.   dan kepentingan sehingga hal yang
                     agar pengesahan soal   Dia tidak ingin pemerintah seakan   dikhawatirkan bisa kita pecahkan
           P Rancangan Undang-              lepas tangan dan menyerahkan    bersama," jelasnya.
            Undang (RUU) tentang Perampasan   upaya pengesahan RUU Perampasan   Di sisi lain, Anggota Komisi III
            Aset Hasil Tindak Pidana dapat                                  DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat,
            segera dipercepat. Namun kondisi                                Santoso menyebut partainya sudah
            terkini, pemerintah belum juga                                  mendelegasikan setiap kebijakan
            menyerahkan surat presiden, naskah                              legislasi kepada fraksi di DPR RI.
            akademik, dan draf RUU ke DPR.                                  Santoso pun turut berharap RUU
               Padahal, RUU tersebut                                        ini bisa segera disahkan demi
            merupakan usul inisiatif pemerintah.   KITA PERTEMUKAN          pemberantasan korupsi yang
            Di mana saat rapat kerja bersama   SEMUA SUDUT                  lebih baik. Terutama dalam proses
            Komisi III DPR RI, Menkopolhukam   PANDANG DAN                  penyitaan harta hasil pencucian uang
            menyebutkan urgensi rancangan   KEPENTINGAN                     yang kerap dilakukan oleh koruptor.
            beleid itu bagi pemberantasan   SEHINGGA HAL YANG                   aha
            korupsi di Indonesia.           DIKHAWATIRKAN
               Anggota Komisi III DPR RI
            Arsul Sani sempat memberikan    BISA KITA PECAHKAN
            tanggapan, jika pemerintah menilai   BERSAMA,
            hal itu mendesak, maka terdapat
            alternatif lain, misalnya pemerintah
            juga dapat mengeluarkan Peraturan
            Pemerintah Pengganti Undang-
            Undang (Perppu). Sehingga, secepat
            terdapat aturan terkait. ”Sekarang ini,
            kan, yang dikesankan adalah DPR           Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani
            tidak mau membahasnya. Padahal,
            naskah akademik dan draf RUU-nya
            saja belum dikirim ke DPR,” ujarnya
            kepada awak media, Jumat (31/3).
               Arsul meyakini, jika disahkan, RUU
            Perampasan Aset akan memberikan
            landasan hukum yang lebih baik
            dalam penegakan hukum. Namun,
            dia mengingatkan, pada akhirnya                                                                Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            semua akan tergantung juga pada                                                                selengkapnya
            budaya penegakan hukum karena
            selama ini penegakan hukum masih   FOTO: JKA/PDT
            tebang pilih.


            12  Nomor 1242/III/IV/2023  • April 2023
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17