Page 7 - BULETIN 1242

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Baleg Laporkan Hasil

Pemantauan atas UU tentang

Pengelolaan Sampah

BALEG akil Ketua Badan
Legislasi DPR RI
Achmad Baidowi
menyampaikan
W laporan hasil
pemantauan dan peninjauan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah
yang dilakukan oleh Badan Legislasi.
Hal itu sebagaimana disampaikan
Baidowi dalam Rapat Paripurna DPR
RI di Gedung Nusantara II, DPR RI,
Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Dijelaskannya, UU Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah perlu segera direvisi
terutama terkait pengaturan leading
sector dalam pengelolaan sampah. FOTO: JKA/PDT
“Perlu dirumuskan kembali leading
sector dalam pengelolaan sampah. Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat menyerahkan laporan Baleg kepada Ketua DPR RI Dr.(H.C)
Sehingga, tidak ada tumpang Puan Maharani terkait laporan hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah.
tindih kewenangan. Selain itu, perlu
dirumuskan kewenangan pemerintah juga diatur pengelolaan sampah Reuse, Recycle). “Perumusan kembali
daerah kabupaten dalam pembinaan di kawasan laut, pesisir, dan terkait konsekuensi atas tidak
desa terkait pengelolaan sampah,” kawasan aglomerasi; pengurangan dilaksanakannya suatu kewajiban,”
ujar Baidowi dalam Rapat Paripurna sampah oleh produsen (Extended katanya.
tersebut. Producer Responsibility/ EPR) Terakhir, Baleg DPR RI
Politisi Fraksi PPP itu menegaskan mulai dari desain sampai produksi menekankan untuk terus dilakukan
Baleg DPR menginginkan agar barang-barang sehingga dapat edukasi dan sosialisasi kepada
pengelolaan sampah tidak hanya menggunakan prinsip 3R (Reduce, masyarakat, khususnya kepada
dilimpahkan ke Pemerintah dunia pendidikan. “Sosialisasi terkait
Pusat, namun juga kepada regulasi pengelolaan sampah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan bimbingan teknis atas pengelolaan
kewenangannya.Yaitu, menyangkut sampah merupakan kegiatan yang
kewajiban bagi pemerintah harus terus menerus dilakukan
kabupaten/kota untuk melakukan PERLU DIRUMUSKAN agar masyarakat memahami dan
pembinaan dan pengawasan KEMBALI LEADING dapat ikut berperan serta dalam
pengelolaan sampah di tingkat desa SECTOR DALAM mensukseskan implementasi
kelurahan, terutama dalam kaitannya PENGELOLAAN Undang- Undang tentang
Scan QR dengan pemilahan sampah di Pengelolaan Sampah. Selain itu,
untuk berita SAMPAH. SEHINGGA,
selengkapnya
tempat asal timbulan sampah sampai TIDAK ADA penegakan hukum harus tegas
dengan pengolahan sederhana di dilaksanakan, sehingga hukum
wilayah desa atau kelurahan. TUMPANG TINDIH mempunyai wibawa di masyarakat,”
Selain itu, ia menegaskan perlu KEWENANGAN. katanya. rnm/rdn

Nomor 1242/III/IV/2023 • April 2023 7