Page 2 - BULETIN 1242

BULETIN Parlementaria

DPR RI Sahkan Perppu Tentang
BERITA COVER • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemilu Jadi Undang-Undang

Sebelumnya, Pembahasan terkait
dengan Undang-Undang ini telah
dilakukan di Komisi II DPR RI pada
tanggal 15 Maret 2023 dalam Rapat
Kerja Tingkat 1 dengan Menteri
Dalam Negeri dan Kementerian
Hukum dan HAM dan dilakukan
pengambilan keputusan dengan
agenda pembacaan pandangan akhir
mini fraksi dimana seluruh fraksi di
Komisi II DPR RI menyatakan setuju
terhadap RUU tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang No. 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 7 Tahun 2017 tentang
FOTO: JKA/PDT Pemilu menjadi Undang-Undang.
“Kami berharap dengan
penyesuaian dan perubahan
beberapa norma dalam Undang-
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat diwawancarai awak media setelah Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II,
Senayan, Jakarta. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu diharapkan penyelenggaraan
etua DPR RI Dr. (H.C) ini, apa yang akan sama-sama tahapan Pemilu 2024 sebagaimana
Puan Maharani setuju kita laksanakan dan kita jalankan diatur dalam PKPU Nomor 3 tahun
untuk mengesahkan menjelang Pemilu tahun 2024 2022 tentang tahapan dan jadwal
Rancangan Undang- yang akan datang itu bisa berjalan penyelenggaraan Pemilihan Umum
K undang tentang dengan aman tanpa ada perpecahan Tahun 2024 tidak terhambat dan
Penetapan Peraturan Pemerintah satu sama lain,” ujar Puan dalam berjalan dengan lancar,” ujar Ketua
Pengganti Undang-undang konferensi pers usai rapat tersebut di Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 selasar Gedung Nusantara II DPR RI Tandjung ketika membacakan
tentang Perubahan atas Undang- Senayan, Jakarta, Selasa (4/4). laporan Komisi II di Rapat Paripurna
undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Undang-Undang ini DPR RI, Jakarta, Selasa (4/4).
tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terdapat beberapa perubahan norma Menteri Dalam Negeri Indonesia
menjadi undang-undang. Hal ini yang merupakan penataan sejumlah Muhammad Tito Karnavian pun
disepakati dalam Rapat Paripurna norma yang berkaitan dengan antara menyampaikan apresiasi kepada DPR
DPR RI Ke-20 Masa Persidangan lain pembentukan penyelenggara RI yang telah bekerja secara efektif
IV Tahun Sidang 2022-2023 yang Pemilu di Daerah Otonom Baru (DOB) dalam menyelesaikan RUU tersebut
ditandai dengan pengetukan palu sehingga diperlukan penguatan dan akan segera menerbitkan
oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan kelembagaan penyelenggara Pemilu Undang-Undang tentang Penetapan
Maharani. dan penataan daerah pemilihan Peraturan Pemerintah Pengganti
“Alhamdulillah, hari ini Perppu dan alokasi kursi bagi Anggota Undang-Undang No. 1 Tahun
Nomor 1 terkait dengan Pemilu DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi. 2022 tentang Perubahan atas Scan QR
untuk berita
sudah disahkan menjadi Undang- Kemudian ada pun terkait dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 selengkapnya
Undang. Kami berharap bahwa jadwal dimulainya kampanye serta tentang Pemilihan Umum menjadi
dengan disahkannya Perppu penyelenggaraan Pemilu di Ibu Kota Undang-Undang.
Nomor 1 sebagai Undang-Undang Nusantara (IKN) tahun 2024. gal/aha

2 Nomor 1242/III/IV/2023 • April 2023