Page 4 - BULETIN 1242

BULETIN Parlementaria

Sah! Seluruh Provinsi di
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Indonesia Kini Punya UU Sendiri

omisi II DPR RI melalui
rapat paripurna
melakukan Pembicaraan
Tingkat II/Pengambilan
K Keputusan pada 8
Rancangan Undang-Undang (RUU)
mengenai 8 Provinsi di Indonesia.
Dengan disetujui dan disahkannya
8 RUU tersebut menjadi Undang-
Undang (UU) maka seluruh provinsi
yang ada di Indonesia telah memiliki
UU tersendiri yang berdasar pada
UUD 1945.
Adapun rancangan undang-
undang terkait dengan provinsi yang
disahkan pada pada Selasa (4/4)
di Gedung Nusantara II, Senayan,
Jakarta tersebut antara lain; RUU
tentang Provinsi Sumatera Utara,
RUU tentang Provinsi Sumatera FOTO: JKA/PDT
Selatan, RUU tentang Provinsi Jawa
Barat, RUU tentang Provinsi Jawa
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat membacakan laporan Komisi II DPR RI terkait pembicaraan ting-
Tengah, RUU tentang Provinsi Jawa kat II/Pengambilan Keputusan pada 8 RUU mengenai 8 Provinsi di Indonesia. Selasa (4/4/2023) di Gedung Nusantara II,
Timur, RUU tentang Provinsi Maluku, Senayan, Jakarta.
RUU tentang Provinsi Kalimantan ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan undang-undang Dasar 1945,” ujar
Tengah dan RUU tentang Provinsi bahwa Negara Kesatuan Republik Politisi Partai Golkar itu.
Bali. Indonesia dibagi atas daerah- Sebagai contoh, sebelum
“Dengan diselesaikannya 8 daerah provinsi dan daerah adanya UU tentang Provinsi Nusa
rancangan undang-undang ini provinsi itu dibagi atas kabupaten Tenggara Timur, UU tentang
maka sudah genaplah seluruh dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
provinsi, ada 20 yang sebelumnya kabupaten, dan kota itu mempunyai RUU tentang Provinsi Bali maka
tidak didasarkan oleh satu undang- pemerintahan daerah, yang diatur pembentukan tiga provinsi tersebut
undang, tuntas semua. Tidak ada dengan undang-undang. bersama-sama bernaung dalam UU
satu provinsi pun di Indonesia ini yang “Dengan disetujuinya RUU No 69 tahun 1958. Undang-undang
tidak berdasarkan Undang-Undang tentang provinsi Sumatera Utara, lama itu pun disusun berdasarkan
Dasar 1945,” Sebagaimana dilaporkan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi UUD Sementara Republik Indonesia
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, alih-alih UUD 1945. Dengan
Kurnia Tandjung dalam kesempatan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku. disetujuinya 8 RUU ini, maka Komisi
tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah dan II telah merampungkan 20 undang-
Sebelumnya Doli menyampaikan Provinsi Bali, kami berharap bahwa undang tentang provinsi. Sebanyak
bahwa dengan berhasilnya setiap provinsi sudah memiliki 12 UU tentang provinsi telah terlebih
penyusunan 8 RUU tersebut maka undang-undang pembentukannya dahulu disahkan pada tahun 2022. Scan QR
untuk berita
diharapkan sudah tidak ada lagi sendiri-sendiri dan tidak lagi Hadirnya UU tentang provinsi selengkapnya
provinsi yang UU pembentukannya digabung dalam 1 undang-undang diharapkan dapat ikut mendorong
bergabung dengan provinsi lain. Hal dimana hal ini sejalan dengan kemajuan daerah dan kesejahteraan
itu merujuk pada amanat pasal 18 amanat dalam pasal 18 ayat 1 rakyat. uc/aha

4 Nomor 1242/III/IV/2023 • April 2023