Page 13 - BULETIN 1242

KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Legislator Tolak Impor Dua Juta

Ton Beras untuk Pemenuhan CBP

kebijakan impor. Ini kan politisnya
begitu,” tandasnya.
Kebijakan impor beras ini
menurut Politisi Fraksi Partai
Demokrat itu juga tidak sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2022 yang menyatakan
bahwa impor itu didasarkan
dengan neraca pangan. Di sisi lain,
legislator Dapil Sulawesi Barat itu
juga menyampaikan usulan untuk
Badan Pangan Nasional dalam
mengajukan dan menetapkan
FOTO: AFR/PDT impor harus mendapatkan
persetujuan Komisi IV DPR RI.
“Saya minta Badan Pangan di
Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Badan dalam menetapkan atau di dalam
Pangan Nasional, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia dan ID Food di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin
(03/04/2023). mengajukan impor sebelumnya
harus mendapat persetujuan DPR.
nggota Komisi IV Nasional tapi yang mengecewakan Harus mendengarkan pendapat
DPR RI Suhardi di saat neraca beras kita surplus fraksi-fraksi di DPR sebelum
Duka menyatakan empat juta ton, anda melakukan memutuskan untuk mengutuskan
penolakannya terhadap impor,” ujarnya dalam Rapat impor kepada Bulog. Begitu juga
A kebijakan Badan Pangan Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dalam menentukan HPP. Jangan
Nasional (Bapanas) yang memberikan dengan Badan Pangan Nasional, seenak perutnya menentukan HPP
penugasan kepada Perum Bulog Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia tanpa mendengarkan pendapat
untuk melakukan importasi beras dan ID Food di Gedung Nusantara, fraksi dari Komisi IV,” ucapnya.
sejumlah dua juta ton dalam rangka Senayan, Jakarta, Senin (3/4). gal/rdn
pemenuhan Cadangan Beras Pada saat yang bersamaan,
Pemerintah (CBP). Menurutnya, saat Badan Pangan Nasional juga
ini neraca komoditas beras masih menetapkan HPP untuk Gabah
surplus. Juga, alasan impor beras sebesar Rp4.200 kemudian
karena Bulog tidak dapat membeli dinaikan menjadi Rp5.000. Lalu SAYA MINTA BADAN
beras di Harga Pembelian Pemerintah untuk HPP Beras sebesar Rp8.300 PANGAN DI DALAM
(HPP) tidak dapat diterima olehnya. dinaikan menjadi Rp 9.950. “Jadi MENETAPKAN ATAU DI
“Setelah hadir Badan Pangan (di) saudara ini, siapa sebenarnya anda? DALAM MENGAJUKAN
2022, kebijakan pertamanya adalah Di tengah harga gabah, di tengah
impor. Ini sangat mengecewakan harga beras Rp12.500, gabah tidak IMPOR SEBELUMNYA
sekali. Kok kebijakan pertamanya akan ada harga Rp5000, beras HARUS MENDAPAT
impor? sedangkan filosofi juga tidak akan ada Rp9950. Jadi PERSETUJUAN DPR.
pembentukannya lain (yaitu) saya selalu katakan bahwa anda HARUS MENDENGARKAN
bagaimana kepentingan petani amputasi Bulog dengan kehadiran PENDAPAT FRAKSI-
Scan QR difasilitasi dengan baik. Yang selama Badan Pangan untuk memotong
untuk berita FRAKSI DI DPR SEBELUM
selengkapnya ini (terjadi) antara Kementerian tangannya Bulog dengan HPP
Perdagangan dengan Kementerian beras Rp9.950, untuk tidak bisa MEMUTUSKAN UNTUK
Pertanian kan beda paham. Oleh membeli Bulog di harga pasar. MENGUTUSKAN IMPOR
karena itu hadirlah Badan Pangan Maka pada saat itulah keluar lagi KEPADA BULOG.

Nomor 1242/III/IV/2023 • April 2023 13