Page 18 - BULETIN 1242

BULETIN Parlementaria

Edy Wuryanto Imbau
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Permenaker Jaminan Sosial PMI

Disosialisasikan Secara Masif

nggota Komisi IX
Menurutnya, hal ini bertentangan
DPR RI Edy Wuryanto yang dibebankan kepada pekerja. Dengan ketentuan baru, disebutkan
PMI yang mengalami kecelakaan
mengapresiasi dengan UU No 18 Tahun 2017 kerja di negara penempatan tidak
terbitnya Peraturan tentang Pelindungan Pekerja Migran harus pulang ke Indonesia dulu
A Menteri Tenaga Kerja Indonesia. untuk mendapatkan penjaminan
dan Transmigrasi (Permenaker) "Yang ada di Permenaker No biaya perawatan, tapi bisa dibiayai
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan 4/2023 ini, siapa yang bayar? perawatannya di negara penempatan
Sosial Pekerja Migran Indonesia Ternyata pekerja. Kalau kita kaitkan dengan biaya maksimal Rp50 juta per
(PMI). Terbitnya Permenaker tersebut dengan UU 18/2017, pekerja tidak kasus kecelakaan kerja.
menambah manfaat jaminan sosial boleh dibebani biaya penempatan. Menanggapi hal tersebut,
bagi PMI tanpa adanya kenaikan Biaya penempatan itu salah Menteri Ketenagakerjaan Ida
iuran. satunya biaya jaminan sosial PMI. Fauziyah memastikan bahwa
"Saya apresiasi, Permenaker ini Artinya, Permenaker No 4/2023 Permenaker 4/2023 memberikan
jauh lebih baik daripada Permenaker ini bertentangan dengan UU No prinsip perlindungan jaminan sosial
No 18/2018. Ada upaya peningkatan 18 tahun 2017. Seharusnya yang ketenagakerjaan yang komprehensif
manfaat bagi PMI kita, baik sebelum membayar adalah pemerintah atau dan terjangkau dan memberikan nilai
berangkat, pada saat bekerja pemberi kerja. Tolong dikaji lebih manfaat baru. ann/aha
maupun sesudah bekerja. Namun, betul, karena Permenaker dan UU
ada catatan-catatan terkait aturan nya tidak sinkron," jelasnya.
ini," ungkap Edy dalam Rapat Kerja Selanjutnya, Edy juga meminta
Komisi IX bersama Menaker Ida klarifikasi terkait aturan bagi PMI
Fauziyah di Kompleks Parlemen, yang mengalami kecelakaan kerja.
Senayan, Jakarta, Senin (3/4).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan
ini menyarankan agar aturan ini
disosialisasikan secara masif kepada
PMI. Mengingat, masih banyak PMI
yang belum terdaftar sebagai peserta
BPJS ketenagakerjaan. Berdasarkan
data, kepesertaan PMI sampai
dengan Februari 2023 sebanyak
354.995 orang. Jumlah tersebut masih
kecil dibandingkan dengan PMI yang
sedang bekerja di luar negeri.
"Hal ini harus menjadi perhatian
serius, sebab dengan kata lain PMI
kita banyak yang tidak terlindungi
jaminan sosial. Ini menjadi peringatan,
apakah karena sosialisasinya Scan QR
untuk berita
yang kurang ataukah penegakkan FOTO: ENO/PDT selengkapnya
hukum nya yang lemah," katanya.
Lebih lanjut, Edy menyoroti skema Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX bersama Menaker Ida Fauziyah
pembayaran iuran jaminan sosial di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

18 Nomor 1242/III/IV/2023 • April 2023