Page 21 - BULETIN 1242
P. 21

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Revisi UU Statistik Guna

               Mewujudkan Sistem Statistik


               Nasional yang Efektif






    BALEG                adan Legislasi (Baleg)
                         DPR RI tengah melakukan
                         pembahasan mengenai
                         Revisi Undang-Undang
              B (RUU) tentang Statistik.
               RUU ini merupakan perubahan atas
               Undang-Undang Nomor 16 Tahun
               1997 yang telah dianggap tidak
               relevan dengan perkembangan
               zaman.
                  Anggota Baleg DPR RI Ibnu
               Multazam mengungkapkan data
               statistik menjadi modal penting dalam
               perencanaan pembangunan. Untuk
               itu, penting dilakukan penguatan pada  FOTO: DEP/PDT
               lembaga yang bertugas menyediakan
               data tersebut, dalam hal ini Badan   Anggota Baleg DPR RI Ibnu Multazam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS Margo Yuwono
               Pusat Statistik (BPS).          dan jajarannya di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).
                  “Carut marut berbagai persoalan
               diawali dari data statistik yang   mengingat statistik memiliki cakupan   Yuwono menyampaikan urgensi
               berbeda-beda, untuk itu penting   yang sangat luas.             perubahan UU tentang Statistik dalam
               perkuat BPS melalui revisi UU tentang   “Kebijakan yang tepat sasaran   memperkuat penyelenggaraan statistic
               Statistik ini. Saya membayangkan BPS   membutuhkan data statistik yang   nasional. “Ada beberapa dimensi yang
               bisa diperkuat sebagaimana BRIN.   akurat. Untuk itu saya mendukung   perlu mendapat perhatian dalam
               Dulu masing-masing K/L melakukan   BPS bisa diperkuat melalui revisi UU   rangka melakukan penyempurnaan
               penelitian setelah ada BRIN semua   ini secara total,” tegasnya.  terhadap UU tentang statistik yang
               terpusat di BRIN dan menjadi lebih   Sebelumnya, Kepala BPS Margo   lama,” katanya.
               kuat,” katanya saat Rapat Dengar                                   Pertama, mengenai isu tata
               Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS                                kelola statistic nasional yang belum
               Margo Yuwono dan jajarannya di                                  terpadu, lemahnya kelembagaan
               Gedung Nusantara I DPR, Senayan,                                statistik, munculnya sumber data
               Jakarta, Senin (3/4).                                           baru (Big Data), tuntutan modernisasi
                  Senada, Anggota Badan Legislasi   KEBIJAKAN YANG             penyelenggaraan statistik seiring
               DPR RI Firman Subagyo mengatakan   TEPAT SASARAN                dengan kemajuan teknologi informasi.
               peran data yang dihasilkan BPS sangat                           kemudian, dimensi lain yang tidak kalah
               penting dalam berbagai aspek. Data   MEMBUTUHKAN                penting dalam membangun tata kelola
               statistik yang akurat, lanjut Firman   DATA STATISTIK YANG      statistik terkait dengan terbatasnya
               akan mewujudkan kebijakan yang   AKURAT. UNTUK ITU              kapasitas SDM statistik, lemahnya
        Scan QR   benar-benar presisi. Data adalah   SAYA MENDUKUNG            pengawasan dalam penyelenggaraan
        untuk berita
        selengkapnya  sesuatu yang fundamental. Karenanya,   BPS BISA DIPERKUAT   statistik dan yang terakhir adalah
               revisi UU ini perlu dilakukan lantaran   MELALUI REVISI UU INI   partisipasi masyarakat yang masih
               keinginan memiliki aturan yang                                  rendah dalam penyelenggaraan
               lebih mutakhir dan komprehensif,   SECARA TOTAL.                statistik.   rnm/aha


                                                                                    Nomor 1242/III/IV/2023  • April 2023  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24