Page 23 - BULETIN 1242

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sampaikan Petitum di Sidang

MK, DPR Nilai Perkara Pengujian

Perppu Cipta Kerja Tidak Relevan

SETJEN
Mahkamah Konstitusi
(MK), yang dipimpin
Ketua MK Anwar
Usman, kembali
D menggelar sidang
kelima atas permohonan Nomor 5/
PUU-XXI/2023 dan Nomor 6/PUU-
XXI/2023 dalam perkara pengujian
Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja pada hari Senin (27/3).
Merespon hal itu, DPR RI dalam
petitumnya berpandangan bahwa
permohonan tersebut tidak relevan
karena telah kehilangan objek
pengujiannya.
“Dikarenakan 21 Maret 2023
Perppu Nomor 2 Tahun 2022
sudah disetujui oleh DPR RI FOTO: PUN/PDT
menjadi Undang-Undang, maka
sudah seharusnya permohonan a
quo menjadi tidak relevan untuk Anggota DPR RI Supriansa selaku pemberi keterangan mewakili tim kuasa hukum DPR RI saat menyampaikan
pandangan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
dilanjutkan karena telah kehilangan
objek pengujian. Dan seyogyanya Selanjutnya, DPR RI menyatakan 2019 tentang Perubahan Atas
MK tidak melanjutkan permohonan bahwa proses pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2011
pengujian a quo, ini petitum DPR RI ” Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan
ujar Anggota DPR RI Supriansa selaku Tentang Cipta Kerja atau dalam perundang-undangan (Lembaran
pemberi keterangan mewakili tim Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2019 Nomor 183,
kuasa hukum DPR RI. Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara
Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
tersebut, tuturnya, DPR RI memohon Republik Indonesia Nomor 6841) Lebih lanjut, DPR RI menyatakan
agar sekiranya Ketua Majelis MK telah memenuhi pembentukan bahwa proses pembentukan
memberikan berbagai amar putusan peraturan perundang-undangan Perppu Nomor 2 Tahun 2022
di antaranya sebagai berikut. sebagaimana diatur dalam UU Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Pertama, menyatakan bahwa para Nomor 12 Tahun 2011 tentang Negara Republik Indonesia
pemohon tidak memiliki kedudukan pembentukan peraturan Tahun dalam Lembaran Negara
hukum atau legal standing, sehingga perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022
permohonan harus dinyatakan Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran
Scan QR tidak dapat diterima, menolak Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
untuk berita
selengkapnya
permohonan a quo dalam pengujian Lembaga Negara Republik 6841) tidak bertentangan dengan
formil untuk seluruhnya dan Indonesia Nomor 5234). UUD NRI 1945 dan tetap memiliki
menerima keterangan DPR RI secara Serta, sebagaimana diubah kekuatan hukum mengikat.
keseluruhan. dengan UU Nomor 15 Tahun pun/rdn

Nomor 1242/III/IV/2023 • April 2023 23