Page 12 - BULETIN 1220
P. 12
BULETIN Parlementaria
Mulyanto Minta Pemerintah
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Evaluasi Program Hilirisasi Nikel
mandeg pada produk setengah
jadi seperti 'nikel matte' atau 'nikel
pig iron' (NPI) dengan nilai tambah
rendah,” terang Mulyanto.
Yang lebih ironis lagi,
tambahnya, Indonesia seakan-
akan menjadi “bumper” yang
berhadapan dengan WTO, karena
tuduhan larangan ekspor nikel.
Investor Cina justru meraup untung
dari menjual nikel kekayaan alam
kita kepada perusahaan raksasa
mobil listrik Tesla. Ini adalah sebuah
paradoks di negeri yang kaya
sumber daya alam.
“Saatnya kita melarang ekspor
produk setengah jadi nikel ini.
Kementerian Perindustrian harus
tampil di depan memimpin
program hilirisasi ini, bukannya
FOTO: OJI/PDT Dirjen Minerba, Kementerian ESDM.
Agar hasilnya tidak mandeg seperti
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. ini. Selain itu, harus jelas terlebih
dahulu road map industri nilai
tambah tinggi yang ingin dibangun
nggota Komisi VII sama tidak dialami program lain,” dan dikembangkan sebelum
DPR RI Mulyanto ujar Mulyanto dalam siaran pers program hilirisasi ini merembet
minta pemerintah nya, Kamis (6/10). pada bahan tambang lainnya,”
mengevaluasi program Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS tambahnya.
A hilirisasi nikel yang ini menilai bahwa pengorbanan Untuk diketahui, Indonesia kini
berjalan selama ini. Ia menilai hasil masyarakat sangat besar dalam tengah menghadapi gugatan Uni
evaluasi hilirisasi nikel ini sangat program hilirisasi nikel ini. Eropa di WTO lantaran Indonesia
penting karena bisa menjadi acuan Penambang tidak dapat menikmati melarang kebijakan ekspor nikel
bagi pelaksanaan program hilirisasi harga internasional ekspor nikel demi program hilirisasi di dalam
hasil tambang lainnya seperti timah, yang tinggi dan terpaksa menjual negeri. Menteri Investasi/Kepala
bauksit, dan lain-lain. ore mereka kepada industri smelter BKPM Bahlil Lahadalia kepada
“Sejauh pengamatan saya, dengan harga rendah. Sementara media sempat menegaskan
pelaksanaan program hilirisasi nikel itu investor smelter dimanja dengan komitmen pemerintah untuk
banyak merugikan masyarakat dan berbagai fasilitas 'tax holiday' dan menerapkan hilirisasi industri
negara. Masyarakat hanya dapat kemudahan fiskal dan non fiskal, dalam negeri. Dia mengatakan
menikmati hasil jual nikel yang kecil termasuk tenaga kerja kasar asing dalam gugatan tersebut juga
ke smelter. Sedangkan negara harus (TKA Cina). belum diputuskan bagaimana Scan QR
untuk berita
menanggung berbagai risiko untuk “Jangan sampai program nasib Indonesia. Pasalnya, hilirisasi selengkapnya
pelaksanaan program ini. Karena ini hanya indah didengar, adalah gagasan besar Presiden
itu saya minta Pemerintah serius namun manfaatnya kecil bagi Joko Widodo dalam visinya tentang
mengevaluasi agar kejadian yang pembangunan nasional. Karena transformasi ekonomi. l ayu/aha
12 Nomor 1220/II/X/2022 • Oktober 2022