Page 12 - BULETIN 1220
P. 12

BULETIN            Parlementaria



            Mulyanto Minta Pemerintah
    KOMISI VII  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Evaluasi Program Hilirisasi Nikel









                                                                             mandeg pada produk setengah
                                                                             jadi seperti 'nikel matte' atau 'nikel
                                                                             pig iron' (NPI) dengan nilai tambah
                                                                             rendah,” terang Mulyanto.
                                                                               Yang lebih ironis lagi,
                                                                             tambahnya, Indonesia seakan-
                                                                             akan menjadi “bumper” yang
                                                                             berhadapan dengan WTO, karena
                                                                             tuduhan larangan ekspor nikel.
                                                                             Investor Cina justru meraup untung
                                                                             dari menjual nikel kekayaan alam
                                                                             kita kepada perusahaan raksasa
                                                                             mobil listrik Tesla. Ini adalah sebuah
                                                                             paradoks di negeri yang kaya
                                                                             sumber daya alam.
                                                                               “Saatnya kita melarang ekspor
                                                                             produk setengah jadi nikel ini.
                                                                             Kementerian Perindustrian harus
                                                                             tampil di depan memimpin
                                                                             program hilirisasi ini, bukannya
            FOTO: OJI/PDT                                                    Dirjen Minerba, Kementerian ESDM.
                                                                             Agar hasilnya tidak mandeg seperti

            Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.                              ini. Selain itu, harus jelas terlebih
                                                                             dahulu road map industri nilai
                                                                             tambah tinggi yang ingin dibangun
                       nggota Komisi VII    sama tidak dialami program lain,”   dan dikembangkan sebelum
                       DPR RI Mulyanto      ujar Mulyanto dalam siaran pers   program hilirisasi ini merembet
                       minta pemerintah     nya, Kamis (6/10).               pada bahan tambang lainnya,”
                       mengevaluasi program    Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS   tambahnya.
            A hilirisasi nikel yang         ini menilai bahwa pengorbanan      Untuk diketahui, Indonesia kini
            berjalan selama ini.  Ia menilai hasil   masyarakat sangat besar dalam   tengah menghadapi gugatan Uni
            evaluasi hilirisasi nikel ini sangat   program hilirisasi nikel ini.   Eropa di WTO lantaran Indonesia
            penting karena bisa menjadi acuan   Penambang tidak dapat menikmati   melarang kebijakan ekspor nikel
            bagi pelaksanaan program hilirisasi   harga internasional ekspor nikel   demi program hilirisasi di dalam
            hasil tambang lainnya seperti timah,   yang tinggi dan terpaksa menjual   negeri. Menteri Investasi/Kepala
            bauksit, dan lain-lain.         ore mereka kepada industri smelter   BKPM Bahlil Lahadalia kepada
               “Sejauh pengamatan saya,     dengan harga rendah. Sementara   media sempat menegaskan
            pelaksanaan program hilirisasi nikel   itu investor smelter dimanja dengan   komitmen pemerintah untuk
            banyak merugikan masyarakat dan   berbagai fasilitas 'tax holiday' dan   menerapkan hilirisasi industri
            negara. Masyarakat hanya dapat   kemudahan fiskal dan non fiskal,   dalam negeri. Dia mengatakan
            menikmati hasil jual nikel yang kecil   termasuk tenaga kerja kasar asing   dalam gugatan tersebut juga
            ke smelter. Sedangkan negara harus   (TKA Cina).                 belum diputuskan bagaimana    Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            menanggung berbagai risiko untuk   “Jangan sampai program        nasib Indonesia. Pasalnya, hilirisasi   selengkapnya
            pelaksanaan program ini. Karena   ini hanya indah didengar,      adalah gagasan besar Presiden
            itu saya minta Pemerintah serius   namun manfaatnya kecil bagi   Joko Widodo dalam visinya tentang
            mengevaluasi agar kejadian yang   pembangunan nasional.  Karena   transformasi ekonomi. l ayu/aha


            12  Nomor 1220/II/X/2022  • Oktober 2022
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17