Page 7 - BULETIN 1220
P. 7
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Anggota DPR Apresiasi Pemerintah
Akomodir Kebebasan Pers
di KUHP
nggota Komisi III DPR
RI Hinca Pandjaitan Komisi III, Gedung Nusantara II (MA) No.1608/K/Pid/2005 tanggal 9
Februari 2006 sebagai rujukan dalam
DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin
mengapresiasi Tim (3/10). Hadir dalam rapat dengar mengakomodir usulan Dewan Pers
Pemerintah dalam pendapat tersebut mewakili Tim untuk masuk dalam KUHP. Hinca
A hal ini Kementerian Pemerintah yaitu Wamenkumham menilai, Putusan MA No.1608/K/
Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Edward Omar Sharif Pid/2005 tanggal 9 Februari 2006
(Kemenkumham) yang telah Hiariej beserta segenap jajaran tepat sebagai acuan karena sangat
mengakomodasi pasal-pasal yang Kemenkumham. membela kinerja jurnalistik.
mendukung kebebasan pers untuk “Semangat demokrasi kita “Saya ingin memberi apresiasi
masuk dalam Rancangan Kitab dalam menjaga kebebasan pers untuk itu. Karena, kalau kita ingat
Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kesempatan emas beberapa waktu lalu Dewan
(RUU KUHP) sebagaimana masukan untuk memasukkannya dalam Pers juga telah menyampaikan
Dewan Pers. Mengingat, usulan KUHP kita ini. Oleh karena itu, apa pandangan-pandangannya. Oleh
yang telah disampaikan Dewan Pers yang disampaikan teman-teman karena itu, kita menghormati
merupakan bagian dari semangat Dewan Pers ini adalah bagian pandangan Dewan Pers sudah
melahirkan KUHP yang menjunjung dari semangat kita melahirkan diakomodir oleh Tim Pemerintah.
tinggi kemerdekaan pers sebagai KUHP kita yang mendukung dan Saya hanya ingin mengatakan
basis membangun demokrasi menjunjung tinggi kemerdekaan bahwa pasal-pasal yang
Indonesia kedepannya. pers sebagai basis kita untuk mendukung kebebasan pers jangan
Demikian disampaikan Hinca membangun demokrasi kita ada yang terlepas dan diakomodir
saat menghadiri Rapat Dengar kedepan. Maka, saya sangat di bagian penjelasan dalam KUHP,”
Pendapat antara Komisi III DPR RI mengapresiasi tinggi Tim tegas Hinca.
dengan Tim Pemerintah terkait Pemerintah yang telah merespon Diketahui bahwa, Putusan MA
penjelasan pemerintah masukan Dewan Pers dengan No.1608/K/Pid/2005 tanggal 9
atas hasil sosialisasi sangat baik,” ujar Hinca. Februari 2006 itu antara lain berbunyi
RUU KUHP dengan Selain itu, Politisi Fraksi bahwa Aturan Pers haruslah lebih
beberapa pemangku Partai Demokrat itu juga diprioritaskan dibanding aturan
kepentingan menyampaikan apresiasi lainnya termasuk KUHP.
yang digelar terhadap Tim Pemerintah Wamenkumham
secara 'hybrid' yang telah menggunakan mengungkapkan usulan Dewan
di Ruang Rapat Putusan Mahkamah Agung Pers untuk reformulasi Pasal 473
ayat (3), Pasal 443 ayat (5) dan Pasal
440 ayat (2) RKUHP yaitu mengatur
“tugas jurnalistik sebagai salah
satu pengecualian atau alasan
penghapusan pidana khusus
dari Tindak Pidana Penghinaan
Anggota Komisi III DPR RI (Pencemaran), Pencemaran Orang
Hinca Pandjaitan.
Mati dan Penghinaan Ringan Scan QR
untuk berita
(bersama ‘kepentingan umum atau selengkapnya
FOTO: JKA/PDT karena terpaksa membela diri’) dapat
dipertimbangkan untuk diakomodasi
dalam penjelasan. l pun/aha
Nomor 1220/II/X/2022 • Oktober 2022 7
