Page 16 - BULETIN 1220
P. 16

BULETIN            Parlementaria                                 bahasa dan keterbatasan Balai



            Legislator Tekankan,
    KOMISI IX  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Satgas Pengawasan   mengantisipasi kebutuhan jenis
                                                                             Latihan Kerja (BLK) yang belum
                                                                             tenaga kerja yang dibutuhkan
                                                                             seperti operator alat berat,
                                                                             sementara BLK-nya baru akan
            TKA Sangat
                                                                             dibangun.
                                                                               “Saya kira ini merupakan
                                                                             tantangan, kemudian sinergisitas
            Dibutuhkan
                                                                             di tingkat pemerintah daerah
                                                                             dengan dinas tenaga kerja dengan
                                                                             perusahaan ini juga masih perlu
                                                                             ditingkatkan umpamanya ada
                                                                             fasilitas yang mau diberikan oleh
                                                                             pihak-pihak investor perusahaan
                                                                             pada anak-anak muda kita
                                                                             di Morowali tetapi yang mau
                                                                             dilatih orangnya belum cukup
                                                                             umpamanya dibutuhkan 1000
                                                                             mencari 1000-nya susah saya kira
                                                                             ini masalah,” tegasnya.
                                                                               Anggota DPR RI Fraksi
                                                                             Partai Golkar ini, menjelaskan
                                                                             terkait permasalah pendataan
                                                                             kependudukan yang sudah bekerja
                                                                             namun masih belum sesuai antara
                                                                             pemerintahan provinsi dengan
                                                                             pemerintahan kabupaten. Lanjut
                                                                             Darul Siska, menurut provinsi, ada
                                                                             tingkat pengangguran yang tinggi
                                                                             di sana, yang mana sebenarnya
                                                                             memang disebabkan oleh peralihan
                                                                             status kependudukan. Dimana
            FOTO: ARF/PDT                                                    pendatang kemudian di data
                                                                             sebagai orang yang menganggur
            Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska saat bertukar cenderamata usai pertemuan komisi IX dengan Wakil   kemudian dipindah ke tempat lain
            Gubenur Sulawesi Tengah, Kadis Transmigrasi danTenaga kerja Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park,   sudah bekerja.
            Palu, Jumat (30/9/2022).                                           “Akurasi datanya tidak
                                                                             diperbarui setiap saat sehingga
                       nggota komisi        saya kira menjadi perhatian kami   ada kesan investasinya sudah
                       IX DPR RI Darul      umpamanya masih dianggap         makin besar tetapi tingkat
                       Siska mengatakan     kurang tenaga pengawas bagi      penganggurannya juga makin
                       keberadaan Tenaga    TKA di sana sementara TKA yang   tinggi. Ini yang harus diselesaikan,
            A Kerja Asing (TKA) di          datang dan pergi ini masih banyak   akurasi data, kemudian sinergisitas
            Morowali masih menjadi perhatian   jumlahnya,” sebut Darul Siska   antar kelembagaan ini agar
            bersama. Oleh karena itu ia menilai   usai pertemuan komisi IX dengan   mempunyai informasi yang sama.
            perlunya pembentukan satgas     Wakil Gubenur Sulawesi Tengah,   Kami dari DPR melihat bahwa ada
            pengawasan tenaga kerja asing agar   Kadis Transmigrasi danTenaga   beberapa hal yang menjadi fokus
            informasi terkait jumlah dan status   kerja Morowali, Indonesia Morowali   perhatian untuk kita sampaikan
            TKA di Indonesia dapat diketahui.  Industrial Park, Palu, Jumat (30/9).  kepada kementerian tenaga kerja,   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
               “Setelah ada pembenahan         Darul Siska menjelaskan alih   soal BLK, soal tenaga pengawas   selengkapnya
            sekarang tidak lagi banyak muncul   teknologi antara pekerja asing   kemudian juga fasilitas operasional
            masalah, walaupun semuanya belum   dan pekerja lokal belum berjalan   untuk pengawasan di sana,”
            selesai. Nah yang belum selesai ini   dengan optimal karena kendala   pungkas Darul. l afr/aha


            16  Nomor 1220/II/X/2022  • Oktober 2022
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21