Page 18 - BULETIN 1220

BULETIN Parlementaria

Komisi X: Kebijakan Akreditasi
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA nggota Komisi X DPR Rp29 juta. Ini luar biasa, itu belum

Perlu Dievaluasi Kembali

LAM kesehatan, LAM kedokteran
RI Zainuddin Maliki
meminta pemerintah
saya kira (biaya akreditasi) memang
untuk mengevaluasi
perlu dievaluasi ini, pemerintah itu
Akembali kebijakan KELUHAN YANG yang bisa lebih dari Rp100 juta itu. Ini
DISAMPAIKAN OLEH
tentang akreditasi. Hal ini mengingat REKTOR PTN DAN PTS saya kira perlu meninjau kembali
adanya keluhan dari universitas (kebijakan akreditasi),” jelas
terkait akreditasi program studi yang YANG MENGEMUKA Zainuddin.
kini beralih dari Badan Akreditasi DALAM PERTEMUAN Untuk itu, menurut Politisi Fraksi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN- TERSEBUT, DI PAN tersebut, beban berat bagi
PT) menjadi ke Lembaga Akreditasi ANTARANYA TERKAIT universitas ini perlu ditelaah
Mandiri (LAM-PT). Diketahui, kini DENGAN kembali. “Itu tentang
BAN-PT hanya melakukan akreditasi MAHALNYA akreditasi, saya kira
pada institusi perguruan tinggi, bukan itu perlu telaah
program studi. BIAYA kembali, di mana
“Ini saya kira memang perlu AKREDITASI perguruan
dievaluasi ini, pemerintah itu saya tinggi itu diberi
kira perlu meninjau kembali ya kesempatan
kebijaksanaan tentang akreditasi ini,” untuk
ujarnya usai memimpin Tim Panitia menghindari
Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi beban yang Scan QR
untuk berita
X DPR RI bertemu rektor Perguruan berat itu, itu selengkapnya
Tinggi Negeri (PTN), Perguruan saya kira harus
Tinggi Swasta (PTS), serta pemangku dipikirkan,”
kepentingan bidang Perguruan tutupnya. l bia/
Tinggi Jawa Timur, di Universitas aha
Merdeka Malang, Jatim, Jumat (30/9).
Keluhan yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI
Zainuddin Maliki
oleh rektor PTN dan PTS yang
mengemuka dalam pertemuan
tersebut, di antaranya terkait dengan
mahalnya biaya akreditasi yang
dibebankan kepada universitas.
Untuk akreditasi program studi, biaya
yang dibebankan adalah Rp57,5 juta
sedangkan untuk banding adalah
sebesar Rp29,7 juta.
“LAM Dikti itu dengan (biaya
akreditasi) Rp52 juta dan bisa dicicil
itu dianggap ringan gitu, tetapi
bagi perguruan tinggi yang
kami dengar tadi itu merupakan
beban yang luar biasa. Dan
kalau kemudian hasil yang
pertama itu masih harus
banding, banding bayar lagi
FOTO: BIA/PDT

18 Nomor 1220/II/X/2022 • Oktober 2022