Page 19 - BULETIN 1220
P. 19
“Padahal kita juga punya
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Firman Soebagyo SDM yang tidak kalah cerdasnya,
tuntutan itu yang kami minta
Dorong Sertifikasi
kepada pemerintah agar diberikan
sertifikat standar internasional,
sehingga kalau bidan, perawat
Bidan dan Perawat
dan tenaga kesehatan kerja di luar
negeri mendapatkan gaji sesuai
standar internasional,” papar Firman
Senayan, Jakarta, Senin (3/10).
BALEG Standar Internasional di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I,
Politisi Fraksi Partai Golkar ini
pun mengungkapkan di negara
lain sudah memberikan apresiasi
nggota Badan Legislasi Indonesia tidak kalah dengan profesi yang baik bagi profesi bidan dan
(Baleg) DPR RI Firman serupa dari negara lain. perawat, namun sayangnya di
Soebagyo mendorong Pernyataan tersebut dia Indonesia belum melakukan itu.
pemerintah untuk ungkapkan saat RDPU dengan “Waktu itu kami berkunjung ke
A melakukan sertifikasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Saudi Arabiah, itu banyak yang
internasional untuk bidan dan Persatuan Perawat Nasional mereka profesinya sebagai bidan
perawat. Dia merasa Indonesia (PPNI), Ikatan dan perawat tetapi gajinya masih
prihatin melihat bidan Ahli Kesehatan standar TKW, ini memprihatinkan.
dan perawat yang Masyarakat Di Filipina itu gajinya standar
bekerja di luar Indonesia internasional sebagai perawat,” ujar
negeri tapi digaji (IAKMI), dan Firman.
dengan standar Ikatan Apoteker Dia pun mengapresiasi
tenaga imigran Indonesia (IAI), Baleg yang menginisiasi
biasa. Padahal dalam rangka untuk menyempurnakan RUU
kemampuan Penyusunan tentang Kesehatan. Menurutnya
bidan dan RUU tentang undang-undang tersebut masih
perawat asal Kesehatan. perlu penyempurnaan. Firman
menyarankan agar IBI, PPNI, IAKMI
dan IAI membentuk tim untuk
Anggota Badan
Legislasi (Baleg) DPR RI
Firman Soebagyo
NEGARA LAIN SUDAH
MEMBERIKAN
APRESIASI YANG BAIK
BAGI PROFESI BIDAN
DAN PERAWAT
memberikan masukan kepada
Baleg dalam penyempurnaan
undang-undang tersebut.
“Memang DPR punya kewenangan
untuk melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap rancangan Scan QR
untuk berita
undang-undang. RUU tentang selengkapnya
Kesehatan memang perlu
dilakukan evaluasi menyeluruh,”
jelas Firman. l ssb/aha
FOTO: DEP/PDT
Nomor 1220/II/X/2022 • Oktober 2022 19
