Page 22 - BULETIN 1143

BULETIN
BULETIN Parlementaria

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pimpinan dan Anggota MKD DPR RI berfoto bersama dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis
dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik’ di Jakarta. Foto: Husen/Nvl
MKD DPR Bangun Sinergi

Dengan Parpol

etua Mahkamah Kehormatan Habib, begitu ia akrab disapa, ingin MKD, lanjut Habib, punya fungsi yang
Dewan (MKD) DPR RI Aboe agar parpol juga bersinergi dengan berat. MKD tidak bisa bekerja sendiri.
Bakar Al Habsy memastikan MKD, mencegah terjadinya pelanggaran Karenanya, harus mendapat dukungan
K MKD aktif membangun etika. Apalagi, hampir di setiap partai ada kelembagaan untuk menyelesaikan
sinergi dengan berbagai partai mahkamah atau dewan kehormatannya perkara pelanggaran etika. Sedari awal
politik (Parpol) untuk meminimalisir juga. Jadi, bila ada dilema menyangkut lembaga Parpol juga harus membekali
pelanggaran etika yang dilalukan para pelanggaran etika anggota DPR yang dan mengawasi kadernya, terutama
anggota DPR RI. MKD dan mahkamah juga anggota Parpol bisa diatasi bersama. yang duduk di parlemen. Saat ini, masih
partai harus berjalan seiring mencegah “Di sinilah kami sinergi dengan partai kata Habib, sudah banyak pengaduan
pelanggaran etika. politik untuk menjalankan tugas,” ucap yang masuk ke MKD dan akan
“Seminar ini merupakan upaya politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. duputuskan dengan mengacu ketentuan
MKD untuk mendapatkan sinergi Dia melanjutkan, MKD mengundang perundang-undangan.
kelembagaan, karena tugas MKD semua Parpol peserta Pemilu untuk “Dilihat dari namanya, MKD adalah
sangat berat, tidak bisa bekerja sendiri. mendapatkan kesamaan pandang lembaga peradilan yang punya fungsi
Harus bersinergi dengan berbagai soal etika ini. Harapannya, Parpol dasar mengadili atau memutus perkara.
stakeholder partai,” katanya usai bisa mendukung upaya pencegahan Dulu MKD pernah disebut Dewan
memberi sambutan pada Seminar pelanggaran etika di lingkungan DPR Kehormatan (DK) lalu menjadi Badan
Nasional MKD bertajuk ‘Sinergi RI. “Prinsipnya seminar ini wujud Kehormatan (BK). MKD sekarang bersifat
Penegakan Etika Kelembagaan: komitmen MKD untuk menegakkan etika aktif, tidak hanya menunggu laporan
Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan di lembaga legislatif. Kegiatan ini juga atau pengaduan. Tapi kita melakukan
Kapasitas Penegakan Etika Pejabat untuk menjaga martabat dan keluhuran upaya preventif agar tidak terjadi
Publik Melalui Peran Partai Politik’ di anggota DPR,” tandas legislator asal pelanggaran etika,” tutup Anggota
Jakarta Selatan, Senin (22/3). Kalimantan Selatan tersebut. Komisi III DPR RI tersebut. mh/sf

22 Nomor 1143/V/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1143/V/III/2021 • Maret 2021 23