Page 6 - BULETIN 1143

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Negara Perlu Lakukan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Reorientasi Arah Politik

Kesejahteraan

akil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin
Iskandar meluncurkan
W buku karangannya
yang berjudul ‘Negara dan Politik
Kesejahteraan’. Saat menjadi pembicara
kunci pada peluncuran buku tersebut,
politisi yang akrab disapa Gus AMI ini,
ingin memastikan kehadiran negara
dalam mewujudkan kesejahteraan
bagi segenap warga negara Indonesia.
Dalam bukunya, Gus AMI menjelaskan
bahwa posisi dan esensi politik
kesejahteraan berdiri di atas landasan
etis seluruh produk kebijakan negara.
“Langkah fundamental dan strategis
harus dilakukan agar bangsa tidak
mengalami krisis yang lebih dalam,
yakni melakukan reorientasi arah
politik kesejahteraan,” papar Gus AMI Peluncuran buku ‘Negara dan Politik Kesejahteraan’ oleh Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Oji/Nvl
di Auditorium Perpustakaan Nasional,
Jakarta, Kamis (18/3).
Politik kesejahteraan menurut Wakil kritik keras atas model pembangunan
Ketua DPR RI Koordinator Bidang ekonomi eksklusif,” ungkap Ketua
Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini, Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.
merupakan instrumen kekuasaan MERUPAKAN INSTRUMEN Peluncuran buku ini dihadiri
yang menentukan pengelolaan dan KEKUASAAN YANG oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis
redistribusi sumber daya. Bagi Gus MENENTUKAN Syamsuddin, Wakil Ketua MPR RI
AMI, politik kesejahteraan juga harus PENGELOLAAN DAN Jazilul Fawaid, Menteri Tenaga Kerja
menjadi landas pijak yang kokoh dalam REDISTRIBUSI SUMBER Ida Fauziyah. Juga dihadiri Menteri
menopang serta membingkai seluruh Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
kebijakan negara. DAYA. BAGI GUS AMI, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar,
Poin lain yang tak kalah penting POLITIK KESEJAHTERAAN dan sejumlah Anggota DPR RI lainnya.
bagi Gus AMI adalah politik JUGA HARUS MENJADI Dalam peluncuran buku ini
kesejahteraan harus menjadi LANDAS PIJAK YANG juga mendapuk pembicara dari
parameter tunggal untuk mengukur KOKOH DALAM Cendekiawan Pemikir Kenegaraan
apakah kebijakan yang dilahirkan MENOPANG SERTA Yudi Latif, Founder dan CEO Polmark
negara telah meletakkan pembenaran Indonesia Eep Saefulloh Fatah,
etis dalam seluruh proses dan MEMBINGKAI SELURUH Rektor IPB Prof. Dr Arif Satria, dan
implementasinya. “Terakhir, praktik KEBIJAKAN NEGARA dimoderatori Presenter Kompas TV
politik kesejahteraan juga merupakan Niluh Puspa. eko/es

6 Nomor 1143/V/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1143/V/III/2021 • Maret 2021 7