Page 11 - BULETIN 1143

BULETIN Parlementaria

Data Tak Akurat, Komisi II

Sarankan Revisi Adminduk

akil Ketua Komisi
II DPR RI Junimart
Girsang menilai
W masih banyak data
administrasi kependudukan (adminduk)
di negara ini yang harus diperbaiki.
Contohnya, masih adanya warga
yang meninggal dunia, namun masih
terdata di adminduk. Termasuk adanya
temuan warga yang berstatus duda,
namun terdaftar menikah. Junimart
menilai temuan-temuan tersebut dapat
diminimalisir jika terdapat korelasi
dan koordinasi yang baik di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil).

TIDAK AKAN MUNGKIN
TERJADI PENYIMPANGAN
DATA KEPENDUDUKAN Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Adminduk Komisi II
DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Foto: Andri/nvl
APABILA INSTANSI
LAIN BERKORELASI Dukcapil,” kata Junimart memimpin tak melaporkan jika ada perubahan
DAN BERKOMUNIKASI Kunjungan Kerja Spesifik Panja data. “UU Adminduk ini, menurut saya
DENGAN DUKCAPIL Adminduk Komisi II DPR RI ke Daerah juga harus dievaluasi. Misalnya, ada
SETEMPAT DIMANA DATA Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (25/3). keharusan dan sanksi untuk warga
DITEMUKAN. Lebih lanjut Junimart menjelaskan, negara untuk melaporkan perubahan
misalnya mendata orang yang data ketika ada yang melahirkan,
meninggal dan ibu yang melahirkan meninggal dan bercerai, tapi selama ini
“Bagaimana juga tentang status agar data itu valid dan bisa digunakan. tidak ada sanksi,” tandas Junimart.
identitas anak-anak. Ini masih belum “Ini poin penting yang kami sampaikan. Tidak adanya sanksi tersebut,
berjalan dan disosialisasikan kepada Mudah mudahan kami bisa bekerja kata Junimart, membuat seseorang
rakyat Indonesia, sementara data dalam panja dan satu Undang-Undang tidak memiliki beban ketika tidak
ini sangat penting. Tidak akan Adminduk ini menurut saya harus melakukan pelaporan perubahan
mungkin terjadi penyimpangan data dievaluasi,” kata politisi PDI-P itu. data. Legislator dapil Sumatera Utara
kependudukan apabila instansi lain Junimart berharap, melalui III itu juga meminta agar nantinya
berkorelasi dan berkomunikasi dengan pertemuan tersebut dapat menjadi Kementerian Dalam Negeri dapat
Dukcapil setempat dimana data masukan dan arahan bagi panja untuk membentuk suatu badan khusus yang
ditemukan. Tapi sesungguhnya, tidak menindaklanjutinya. Termasuk rencana bertugas melakukan validasi data dan
perlu ada kelalaian data penduduk, revisi UU Adminduk, nantinya akan melakukan perbaikan data administrasi
jika mereka betul koordinasi dengan diberlakukan sanksi bagi individu yang kependudukan. man/sf

10 Nomor 1143/V/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1143/V/III/2021 • Maret 2021 11