Page 7 - BULETIN 1143

BULETIN Parlementaria

Paripurna DPR Sepakati 33 RUU
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Prolegnas Prioritas 2021

etua Badan Legislasi
(Baleg) DPR RI
Supratman Andi Atgas
K menyampaikan laporan
terkait pembahasan Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun
2021. Sebanyak 33 Rancangan
Undang-Undang (RUU) masuk dalam
daftar Prolegnas Prioritas 2021
yang disampaikannya dalam Rapat
Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV
Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung
DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa
(23/3).
“Terhadap hasil penyesuaian
Prolegnas 2021 dan Prolegnas
RUU Perubahan 2020-2024, yang
sebelumnya sudah diputuskan
dalam rapat kerja Baleg DPR dengan
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima laporan pembahasan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dari
pemerintah dan DPD pada 14 Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas. Foto: Geraldi/Nvl
Januari 2021, kami laporkan bahwa
berdasarkan pendapat mini fraksi dan
pendapat pemerintah pada prinsipnya Marwan Cik Hasan menyampaikan Pemilu yang dilakukan bersamaan
semua menyetujui hasil penyusunan catatan, bahwa pada prinsipnya sangat menguras energi anak
kedua Prolegnas tersebut, dengan pihaknya mengapresiasi kerja keras bangsa,” jelas Marwan.
beberapa Fraksi memberikan Baleg dan Alat Kelengkapan Dewan Meski demikian, Fraksi Partai
persetujuan dengan catatan,” kata (AKD) serta pemerintah terkait Demokrat mendukung secara
Supratman. penyusunan Prolegnas Prioritas 2021. penuh seluruh UU yang langsung
Selanjutnya Baleg DPR Pihaknya menyadari bahwa tentu bersentuhan dengan kebutuhan
menyerahkan penetapan Prolegnas tidak semua aspirasi dan harapan masyarakat seperti RUU tentang
tersebut kepada Rapat Paripurna keinginan terkait pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan, RUU
sesuai dengan mekanisme yang pada Prolegnas Tahun 2021 bisa tentang Wabah, RUU tentang Daerah
berlaku. Selaku Pimpinan Rapat, Wakil diselesaikan. Kepulauan, RUU tentang Perlindungan
Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad “Memandang hal itu, Fraksi Partai Data Pribadi, RUU Perubahan tentang
kemudian menanyakan pada seluruh Demokrat berpendapat bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,
Anggota Dewan yang hadir terkait seyogyanya keterbatasan waktu yang serta undang-undang lainnya yang
persetujuan laporan Baleg untuk hanya kita miliki kurang lebih 7 atau 8 sangat dibutuhkan bagi masyarakat
penetapan Prolegnas RUU 2021. bulan dan dalam situasi Covid-19, kita saat ini.
“Apakah bisa kita setujui?” tanya bisa memilah dan memilih UU yang “Prinsipnya kami setuju, namun
Dasco dan dijawab “Setuju” oleh prioritas yang langsung bersentuhan fraksi kami mengharapkan agar kita
Anggota DPR yang hadir secara fisik dengan masyarakat. Beberapa UU semua bisa memilih dan memilah,
dan virtual. tetap urgent untuk mulai didiskusikan karena tidak mungkin 32 undang-
Fraksi Partai Demokrat diwakili dan dibahas di DPR, diantaranya UU undang itu bisa kita selesaikan semua
oleh Anggota Komisi XI DPR RI Pemilu karena kita belajar bahwa di tahun 2021 ini,” tutup Marwan. alw/sf

6 Nomor 1143/V/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1143/V/III/2021 • Maret 2021 7