Page 5 - BULETIN 1157 upd

Pemerintah Dinilai Tak 2 DIM usulan baru, dengan prosentasi
OMISI I - DPR RI Konsisten, RUU PDP Pengawas Pelaksanaan UU PDP.
sekitar 40 persen. Sedangkan yang
belum dibahas berjumlah 228 DIM
mayoritas berkaitan dengan Lembaga

“Jadi 228 DIM ini sangat berkaitan
Terancam Deadlock
dengan pembentukan kelembagaan.
Kalau soal kelembagaan belum bisa
diselesaikan maka 228 DIM ini akan

niat baik dari pemerintah untuk
melanjutkan,” tandasnya.
K menggantung. Sifatnya, kita menunggu
omisi I DPR RI telah pemerintah justru mengajukan konsep Sementara itu, Anggota Komisi I
melaksanakan konsinyering lembaga yang berada di bawah Kominfo. DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan
dalam rangka membahas Politisi Partai Keadilan Sejahtera jika berkaca pada negara lain, otoritas
K Rancangan Undang-Undang (PKS) itu menilai lembaga atau badan pengawas data pribadi berada di
tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU pengawas data pribadi sangat strategis lembaga independen. Sebab, lembaga
PDP). Namun, konsinyering ditutup untuk memastikan upaya perlindungan ini akan bertugas mengawasi data
dengan tidak tercapainya titik temu data pribadi bisa berjalan sesuai dengan pribadi yang ada di lembaga swasta
antara Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan standar. Ia pun memastikan seluruh maupun publik.
Panja Pemerintah. Wakil Ketua Komisi Fraksi di DPR sepakat pembentukan Menurutnya, lembaga ini akan
I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari badan otorita yang independen. mewakili Indonesia jika terjadi masalah
menjelaskan, kelanjutan pembahasan “Kita ingin memperkuat lembaga ini kebocoran data yang memerlukan
RUU PDP menunggu iktikad baik dari sehingga betul-betul mampu melakukan perlindungan di luar negeri. “Jika
pemerintah. perlindungan data pribadi masyarakat lembaga itu di bawah Kementerian
“Panja DPR menilai Panja Pemerintah Indonesia, termasuk juga terkait ada risikonya. Sehingga perlu menjadi
tidak serius dan tidak konsisten dengan kesetaraan dengan lembaga-lembaga independen agar ada kesetaraan
kesepahaman yang sudah disepakati internasional dan negara-negara lain dengan lembaga lain merujuk
berkaitan dengan kelembagaan. Hal sehingga memungkinkan transfer data kesepakatan internasional seperti
ini dibuktikan dengan paparan yang dengan negara lain,” terangnya. APEC Privacy Framework 2015 dan
disampaikan oleh Panja Pemerintah Kharis menambahkan, jika pasal kerangka kerja sama negara lain,” kata
tentang kelembagaan, yang mana terkait kelembagaan ini disepakati maka Bobby dalam kesempatan yang sama.
sangatlah berbeda dengan yang dalam waktu dekat sejumlah pasal “Jadi yang paling utama adalah
sebelumnya dipahami bersama,” jelas lainnya juga akan bisa disepakati. Dari banyaknya pasal yang merujuk pada
Kharis saat memberikan pernyataan pers seluruh total 371 DIM, Komisi I DPR lembaga ini, sehingga kalau lembaga
mewakili Panja RUU PDP Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan ini tidak bisa ditentukan di awal, ini
RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, sebanyak 143 DIM dengan 125 DIM yang akan berakibat pembahasan di pasal
Jakarta, Kamis (1/7). telah disetujui dan disepakati, 10 DIM lain akan sulit sekali,” imbuh politisi
Kharis menuturkan terdapat pending, 6 DIM perubahan substansi dan Partai Golkar itu. ann/sf
perbedaan sikap antara Komisi I DPR
dengan Pemerintah terkait penempatan
lembaga otoritas pengawas data
pribadi. Awalnya, lanjut Kharis, Komisi I
DPR RI dan Panja Pemerintah memiliki
kesepahaman bahwa DPR dan
Pemerintah akan menghendaki lembaga
yang bertanggungjawab langsung
kepada presiden.
Namun, saat dalam pembahasan,
Panja Pemerintah yang dipimpin oleh
Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kominfo) tidak
konsisten dengan kesepahaman yang
sudah disepakati sebelumnya. Panja Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI memberikan pernyataan pers terkait RUU PDP. Foto: Andri/nvl

Nomor 1157/I/VII/2021 • Juli 2021 5