Page 6 - BULETIN 1157 upd

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Komisi II Minta Kemendagri
OMISI II - DPR RI Anggarkan Insentif Nakes
Tegur Daerah Jika Tidak

K
menganggarkan intensif tersebut
sedangkan 300-an daerah sudah
menganggarkan, namun sama
sekali belum dicairkan untuk nakes
Wakil Ketua Komisi II
DPR RI Luqman Hakim. setempat.
Foto: Andri/nvl
“Nakes merupakan pejuang
garda terdepan dalam penanganan
pandemi Covid-19. Menurut saya,
tidak dianggarkannya insentif untuk
tenaga kesehatan di sejumlah daerah,
menunjukkan bahwa kepala daerah
setempat tidak memiliki kepedulian atas
situasi pandemi Covid-19,” terang politisi
dapil Jawa Tengah VI.
Melihat dari aturan dan prosedur
yang mengatur penetapan dan
pencairan anggaran insentif nakes,
daerah dinilai berbelit dan sulit
menjalankan, Luqman berharap
Kemendagri dapat segera berkoordinasi
dengan Kementerian Keuangan agar
dapat segera melakukan revisi atas
akil Ketua Komisi ratusan kepala daerah yang belum aturan tersebut.
II DPR RI Luqman merealisasikan insentif bagi nakes. Luqman melihat, dalam situasi
Hakim meminta Politisi Fraksi Partai Kebangkitan darurat pandemi seperti saat ini, maka
W Kementerian Dalam Bangsa (F-PKB) itu menilai, apabila aturan-aturan, prosedur penetapan
Negeri (Kemendagri) untuk menegur teguran keras tetap tidak digubris, maka dan pencairan anggaran harus
pemerintah daerah yang tidak dapat disimpulkan sejumlah kepala dipermudah tanpa meninggalkan aspek
menganggarkan anggaran daerahnya daerah tersebut telah menghalang- pertanggungjawaban. Menurutnya,
untuk insentif bagi tenaga kesehatan halangi pelaksanaan pengendalian hal ini merupakan kewajiban negara
(nakes) yang menangani pandemi Covid-19. “Dan mereka dapat diancam untuk memberikan dukungan yang
Covid-19. dengan hukuman pidana sebagaimana memadai kepada seluruh nakes agar
“Saya minta kepada Menteri Dalam diatur pada Pasal 93 dan 94 Undang- dapat bekerja secara maksimal melayani
Negeri agar segera memberikan Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang masyarakat.
teguran keras kepada puluhan Kekarantinaan Kesehatan,” ujarnya. “Melonjaknya pandemi Covid-19 yang
kepala daerah yang sampai saat Luqman mengaku terkejut dan terjadi saat ini, pasti akan menambah
ini tidak menganggarkan insentif prihatin ketika dirinya mengetahui beban kerja nakes semakin berat. Tidak
untuk tenaga kesehatan,” kata informasi adanya sejumlah daerah sedikit tenaga kesehatan telah gugur
Luqman dalam keterangan pers yang tidak menganggarkan insentif dalam menjalankan tugas menangani
yang diterima Parlementaria, Kamis untuk nakes yang menangani Covid-19. pasien-pasien Covid-19,” imbuh Ketua
(1/7). Menurutnya, teguran serupa Berdasarkan informasi yang diterimanya, Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP
juga penting diberikan kepada terdapat 68 kabupaten/kota yang tidak Ansor itu. hal/sf

6 Nomor 1157/I/VII/2021 • Juli 2021