Page 10 - BULETIN 1157 upd

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Garuda Harus Segera Selesaikan
OMISI VI - DPR RI Masalah dengan Lessor

Selain itu, menurut politisi dapil
DPR RI Mohamad
Hekal menyatakan,
juga harus melakukan efisiensi
K akil Ketua Komisi VI Jawa Tengah IX tersebut, Garuda
W masalah yang APAPUN YANG dengan cara mengoptimalisasi
menjadi penyakit PT Garuda Indonesia DIPERLUKAN DAN rute potensial dan melakukan
selama bertahun-tahun adalah SUDAH PASTI TIDAK perampingan terhadap kantor cabang
persoalan dengan jasa leasing (lessor). yang bersifat excessive (berlebihan).
Menurutnya tidak ada jalan keluar ADA JALAN KELUAR Menurutnya, Garuda harus segera
selain Garuda Indonesia harus segera LAINLAH, KEMPLANG- membuat rencana jangka pendek
menyelesaikan permasalahannya KEMPLANG DEH TU dalam taraf perampingan, agar
dengan lessor untuk kembali LESSOR DIBANDING bisa survive dalam masa pandemi ini.
bangkit menjadi maskapai nasional MENGHADAPI “Saya lihat rencana Garuda ingin
kebanggaan Indonesia. KARYAWAN BILANG begini, ingin begitu. Itu kita pikirkan
“Apapun yang diperlukan dan sudah nanti kalau masa depannya sudah
pasti tidak ada jalan keluar lainlah, KALAU MEREKA tanda-tanda cerahnya sudah mulai
kemplang-kemplang deh itu lessor DIPECAT kembali. Hari ini kan kita masih survival
dibanding menghadapi karyawan bilang of the day. Saya ingin direksi memahami
kalau mereka dipecat,” tegasnya ketika bahwa kami ingin Garuda survive. Saya
memimpin rapat dengar pendapat sendiri tidak ikhlas kalau Garuda tutup
antara Komisi VI DPR RI dengan jajaran di republik ini,” tandasnya. er/sf
direksi PT Garuda Indonesia di Gedung
DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/6).
Dikatakan politisi Partai Gerindra
tersebut, selama ini hal yang membuat
Garuda kalah dalam perampingan
anggaran terhadap lessor-
lessor tersebut adalah karena mereka Wakil Ketua
Komisi VI DPR RI
memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mohamad Hekal.
Namun menurutnya, hal itu absolut jika Foto: Oji/nvl
memang tidak memiliki unsur korupsi.
Apabila terdapat unsur korupsinya,
maka kapanpun perjanjian tersebut
dapat dibatalkan sepihak. Untuk itu
Hekal menyetujui bahwa Garuda
harus melakukan audit untuk tujuan
tertentu agar hasilnya bisa dijadikan
modal bernegosiasi dengan lessor di
pengadilan internasional.
“Kalau BPK menyatakan bahwa
memang ada kerugian negara di
(perjanjian dengan lessor) situ, ya kita
jadikan itu modal untuk di pengadilan di
luar negeri. Karena saya semangatnya
sama dengan teman-teman (Anggota
Dewan) lainnya,” jelas Hekal.

10 Nomor 1157/I/VII/2021 • Juli 2021