Page 15 - BULETIN 1157 upd

OMISI XI - DPR RI RUU HKPD Akan Sinergikan

Kebijakan Fiskal Antara

Pusat dan Daerah

K
etua Komisi XI DPR RI Dito DAU (Dana Alokasi Umum) untuk kemampuan fiskal antara provinsi
Ganinduto mengatakan infrastruktur, alokasi DAK (Dana Alokasi dan kabupaten/kota diharapkan akan
bahwa Rancangan Undang- Khusus) berbasis usulan, aturan semakin mengecil ke depannya.
K Undang Hubungan Keuangan penggunaan DBH (Dana Bagi Hasil) Pemerintah juga mendorong reformasi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dana Reboisasi. Untuk menjawab HKPD untuk menciptakan alokasi
Daerah (RUU HKPD) akan memuat berbagai tantangan tersebut, perlu sumber daya nasional yang efisien.
pengaturan yang menjembatani sinergi disusun kebijakan baru yang berorientasi Menkeu Ani menambahkan,
kebijakan fiskal antara pusat dan pada peningkatan kualitas belanja reformasi HKPD juga diarahkan untuk
daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia daerah, optimalisasi pencapaian kinerja meminimalkan ketimpangan vertikal dan
diarahkan untuk menjadi instrumen daerah dalam meningkatkan pelayanan horizontal melalui redesain transfer ke
dalam mencapai tujuan bernegara. publik dan kesejahteraan masyarakat,” daerah, memperluas skema pembiayaan
“Sebagai instrumen fiskal, kebijakan ungkap Dito. daerah, serta menerapkan skema
desentralisasi fiskal menjadi alat “Pembahasan RUU HKPD ini sinergi pendanaan agar fokus pada
pendanaan dalam penyelenggaraan diharapkan dapat mampu memberikan penyelesaian program strategis. Selain
fungsi dan kewenangan yang sudah perbaikan yang signifikan terhadap itu, dilakukan upaya untuk mendorong
diserahkan kepada pemerintah daerah, pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kualitas belanja daerah
dengan tetap menjaga keselarasan dan kesejahteraan masyarakat atas berbagai melalui kebijakan transfer ke daerah.
kesinambungan fiskal nasional melalui capaian indikator ekonomi dan sosial. alw/sf
implementasi Undang-Undang Nomor Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia
33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 (IPM), tingkat kemiskinan, angka harapan
Tahun 2009,” kata Dito dalam rapat kerja hidup, produk domestik bruto regional,
virtual Komisi XI DPR RI bersama Menteri dan ketimpangan kemampuan
Keuangan dan Menteri Hukum dan keuangan
HAM guna mendengarkan pengantar antar kelompok
pemerintah atas RUU HKPD, Senin (28/6). masyarakat,”
Satu dekade pelaksanaan kedua tegasnya.
UU tersebut, dinilai politisi Fraksi Menteri Keuangan
Partai Golkar itu telah terjadi dinamika Sri Mulyani Indrawati
perkembangan keadaan yang cukup mengatakan, RUU
signifikan dan sekaligus memunculkan HKPD akan mencakup
berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengembangan pajak
desentralisasi fiskal. Terlebih selama daerah yang mendukung
pandemi Covid-19, berbagai isu krusial alokasi sumber daya
mengemuka mulai dari efektifitas dan nasional secara efisien.
kualitas belanja daerah, tingginya Dengan demikian, ketimpangan
kebutuhan pendanaan infrastruktur
daerah, perlunya upaya peningkatan
kapasitas perpajakan daerah, ataupun
Ketua Komisi XI DPR RI
sinergi kebijakan pusat dan daerah. Dito Ganinduto.
Foto: Mentari/nvl
“Berbagai upaya perbaikan telah
dilakukan secara parsial, antara lain
melalui UU APBN, seperti, penggunaan

Nomor 1157/I/VII/2021 • Juli 2021 15