Page 20 - BULETIN 1157 upd

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Pansus DPR Setujui
ANSUS - DPR RI Pembentukan Panja Bahas

DIM RUU Otsus Papua

P dengan Pemerintah

PDTT, Kementerian PUPR, Kementerian
Perindustrian, Kementerian ESDM.
"Lalu, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang,
Kementerian BUMN, Kementerian
Investasi, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Koperasi dan UKM,
Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Pertanian serta
Kementerian Agama dalam pembahasan
DIM di Panja," tutur politisi Fraksi Partai
Golkar tersebut.
Sementara itu, Ketua Pansus
Otsus Papua DPR RI Komarudin
Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Agung Widyantoro. Foto: Agung/nvl Watubun mengingatkan pemerintah
bersama Panja DIM RUU Otsus Papua
ansus Otonomi Khusus "Pansus DPR RI bersama-sama nantinya membahas detail pasal 4
(Pansus) Papua DPR RI pemerintah menyetujui penyerahan tentang kewenangan yang selama ini
menyetujui pembentukan DIM dari Fraksi-Fraksi DPR RI dan tidak dijabarkan dengan peraturan
P Panitia Kerja (Panja) untuk DPD RI yang tergabung dalam Pansus pemerintah yang baik. Mengingat, jika
membahas Daftar Inventarisasi DPR RI untuk dibahas bersama dapat dijabarkan dengan baik, maka
Masalah (DIM) terkait Rancangan pemerintah sesuai dengan mekanisme kemudian oleh pemerintah daerah
Undang-Undang Tentang Perubahan pembahasan yang telah disetujui. dapat diimplementasikan dalam
Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Selanjutnya, Pansus DPR RI menyetujui Peraturan Daerah Provinsi Papua dan
Tentang Otonomi Khusus (RUU Otsus) pembentukan Panja untuk membahas Peraturan Daerah Khusus (Perdasus),
Papua lebih lanjut bersama dengan DIM lebih lanjut bersama-sama dengan sehingga Otsus berjalan sesuai harapan.
pemerintah. pemerintah," ujar Agung membacakan "Ada satu kunci dalam RUU
Demikian dipaparkan Wakil Ketua kesimpulan rapat. Otsus Papua yakni dalam pasal 4
Pansus DPR RI Otsus Papua Agung Lebih lanjut, sambung Agung, tentang kewenangan yang selama ini
Widyantoro saat menyampaikan Pansus DPR RI meminta agar tidak dijabarkan dengan peraturan
kesimpulan Rapat Kerja Pansus DPR RI pemerintah mengkoordinir dan pemerintah yang baik. Oleh karena itu,
yang dipimpin Ketua Pansus Komarudin menghadirkan juga pihak Kementerian tolong dipertimbangkan untuk dibahas
Wotarubin bersama dengan Mendagri dan Lembaga terkait antara lain yaitu secara serius. Keputusan kita nanti bisa
Tito Karnavian, Wamenkumham Edward Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, memperkuat nasionalisme Papua dalam
Omar Sharif Hiariej, Wamenkeu Suahasil Riset dan Teknologi, Kementerian NKRI. Kita mempunyai tugas penting
Nazara dan perwakilan DPD RI di Ruang Kesehatan, Kementerian Perencanaan untuk berbuat sesuatu yang terbaik
Rapat Pansus, Gedung Nusantara II, Pembangunan Nasional (PPN)/ untuk Papua," pungkas politisi PDI-
Senayan, Jakarta, Kamis (24/6). Bappenas, Kementerian Desa dan Perjuangan itu. pun,tn/sf

20 Nomor 1157/I/VII/2021 • Juli 2021