Page 19 - BULETIN 1157 upd

Perempuan Harus keterwakilan perempuan,” sebut Irine.
Politisi F-PDI Perjuangan ini
menjabarkan, DPR RI mengadopsi
Ambil Peran kuota 30 persen perempuan untuk
diterapkan dalam pencalonan kursi
pemilu, keanggotaan partai politik, dan
Strategis dalam keanggotaan lembaga Pemilu. Sehingga,
ada peningkatan keterpilihan perempuan
dalam Pileg 2019. Dari total 575
Pembangunan Anggota DPR RI, 118 di antaranya adalah
perempuan. Ini merupakan peningkatan
persentase yang signifikan dari 17,32
persen pada tahun 2014, menjadi 21
persen pada tahun 2019.
“Penggunaan kuota gender telah
nggota Badan Kerja Sama dalam hal pendapatan, keterampilan, meningkatkan jumlah perempuan yang
Antar Parlemen (BKSAP) pekerjaan, maupun akses,” ucap Irine terpilih. Namun, menurut saya, untuk
DPR RI Irine Yusiana dalam pandangannya, Rabu (23/6). melampaui angka dan meningkatkan
A Roba Putri mengatakan, Menurutnya diperlukan upaya kemungkinan perempuan mencapai
perempuan saat ini harus jauh lebih aktif peningkatan dalam hal pendidikan, posisi kepemimpinan, pengembangan
dan mengambil peran strategis dalam sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi untuk kapasitas perempuan adalah suatu
setiap aspek pembangunan. Mulai dari memperkuat peran perempuan. Untuk keharusan,” terangnya.
ekonomi, sosial, politik, lingkungan, itu, keterwakilan perempuan dalam Legislator dapil Maluku Utara
olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan politik menjadi sangat penting sebagai itu melanjutkan, DPR RI juga telah
penelitian. pendobrak hambatan tersebut demi mengesahkan UU Pendidikan
Saat mengikuti virtual memastikan perumusan kebijakan Nasional yang terdiri dari tiga pilar,
teleconference antara Parlemen yang responsif gender, termasuk dalam yaitu peningkatan akses pendidikan,
Indonesia-Afganistan dengan tema proses pembangunan. peningkatan kualitas pendidikan dan
‘Empowering Women And Supporting “Untuk mempromosikan peran serta tata kelola sistem pendidikan yang lebih
Peace Process’, Irine mengungkapkan keterwakilan parlemen perempuan dan baik. UU ini juga mengamanatkan untuk
beberapa kendala yang dihadapi proses pengambilan keputusan lainnya, mengalokasikan 20 persen anggaran
perempuan dari aspek kehidupan sosial, kami telah memperkuat kerangka hukum negara untuk pendidikan. Irine meyakini,
budaya, ekonomi, dan politik. “Kami kami dengan menerbitkan UU Pemilu UU ini akan berkontribusi menuju
masih melihat ada disparitas gender dan merumuskan grand design untuk kesetaraan gender. jk/es

Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera (kiri) dan Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri (kanan) usai virtual teleconference Parlemen Indonesia-Afganistan. Foto: Jaka/nvl

Nomor 1157/I/VII/2021 • Juli 2021 19