Page 21 - BULETIN 1157 upd

BK DPR Gelar FGD RUU
JEN - DPR RI Pelindungan Tokoh Agama

dan Simbol Agama

-SET

BK
perjalanan RUU yang masuk dalam
prioritas prolegnas 2021 ini masih dalam
tahap awal. Dengan kata lain RUU ini
masih cukup jauh prosesnya.
“Sebagaimana kita ketahui, RUU ini
secara politik sudah menjadi prioritas
Prolegnas 2021. Dan DPR tentunya
akan melihat dinamikanya, jika ada yang
kontra atau tidak setuju dengan sebuah
RUU, itu hal yang biasa dan wajar. Kita
lihat nanti ke depan DPR meresponnya
seperti apa,”ungkapnya.
Dalam FGD tersebut terungkap
bahwa rektor dan ketiga pemateri
dari IAKN Manado berharap agar
RUU tersebut tidak dilanjutkan
Kepala BK DPR RI Inosentius Syamsul menandatangani MoU BK DPR RI dengan IAKN Manado. Foto: Ayu/Nul pembahasannya. Ada banyak hal yang
melatar belakanginya, terutama terkait
epala Badan Keahlian (BK) Evidence Based Legislative Policy sudah adanya jaminan pelindungan dari
Sekretariat Jenderal DPR RI Making,” ujar Sensi, begitu Inosentius UUD 1945 terutama pasal 29 tentang
Inosentius Syamsul menilai akrab disapa, di IAKN Manado, Sulawesi kebebasan memeluk dan menjalankan
K masih terlalu dini untuk Utara, Selasa (29/6). agama dan kepercayaannya masing-
memutuskan apakah RUU tentang Untuk itu, lanjut Sensi, sebisa masing. Sehingga tokoh agama pun
Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol mungkin BK DPR RI menjaring kedudukannya sama di mata hukum
Agama ini untuk dilanjutkan atau tidak masukan sebanyak-banyaknya dari serta mendapat jaminan pelindungan
dilanjutkan pembahasannya. Hal tersebut berbagai pihak, termasuk dari kalangan dari negara.
diungkapkannya usai Focus Group akademisi. Masukan tersebut akan Ditambah lagi, tidak adanya definisi
Discussion (FGD) yang digelar BK DPR RI dikumpulkan dan nantinya akan yang jelas tentang tokoh agama
dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) diserahkan kepada Komisi DPR RI menjadikan RUU tersebut sangat lemah.
Manado, Sulawesi Utara, dengan tema berikut berbagai catatan. Sehingga Hingga akhirnya rektor IAKN Manado
“Pelindungan atas Kebebasan Beragama apakah RUU tersebut akan terus Jeane Marie Tulung serta ketiga pemateri
dan Beribadat melalui Penyusunan RUU dilanjutkan atau tidak pembahasannya dari IAKN berharap RUU tersebut tidak
tentang Pelindungan Tokoh Agama dan itu bukan wewenang BKD, melainkan dilanjutkan lagi pembahasannya.
Simbol Agama". sepenuhnya wewenang dari DPR RI. Usai FGD, juga berlangsung
“Esensi dari FGD ini kami ingin Diakui Sensi, Pro dan kontra penandatanganan nota kesepahaman
mendapat masukan terkait RUU terhadap sebuah RUU itu hal yang (MoU) antara BK DPR RI dengan IAKN
Pelindungan atas Kebebasan Beragama wajar, tidak hanya RUU Pelindungan Manado. Tujuannya, agar ke depan
dan Beribadat melalui Penyusunan RUU Tokoh Agama dan Simbol Agama ini antara ke dua instansi ini bisa terus
tentang Pelindungan Tokoh Agama dan saja, melainkan juga RUU lainnya. Meski bekerjasama dan berkolaborasi di
Simbol Agama. Dimana, BKD sendiri demikian, menurutnya, masih terlalu berbagai bidang penelitian scientific,
merupakan Bridging the Research to dini untuk memutuskan apa RUU ini yang pada akhirnya tentu demi kemajuan
the Role and Functions of Parliament terus dilanjutkan atau tidak, mengingat negara dan bangsa. ayu/es

Nomor 1157/I/VII/2021 • Juli 2021 21