Page 17 - BULETIN 1157 upd
P. 17
Kebocoran BLT UMKM
RI
DPR Terungkap, Legislator
Sarankan Pemda Dilibatkan
-
BAKN Susun Data Terintegrasi
akil Ketua Badan Menurut Anis, program BLT memang memudahkan akses bahan baku UMKM,
Akuntabilitas untuk membuat pelaku UMKM terbantu, serta lainnya,” tegas politisi Fraksi Partai
Keuangan Negara tapi belum cukup membuat UMKM Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.
W (BAKN) DPR RI bangkit lagi. “Bantuan produktif itu Anis mendorong pemerintah untuk
Anis Byarwati mengatakan ia sangat hanya mengatasi salah satu masalah menjembatani komunikasi perusahaan
prihatin dengan laporan Ikhtisar UMKM. Selain memberikan BLT, besar dengan pelaku usaha kecil agar
Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pemerintah juga harus membantu terjalin kemitraan. “Misalnya, UMKM
II Tahun 2020 yang disampaikan UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal memasok bahan baku ke perusahaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun nonfiskal,” tambah Anis. besar. Lalu perusahaan besar menjual
terkait Bantuan Langsung Tunai Anggota Komisi XI DPR RI itu produknya ke pasar lebih luas. Pola
(BLT) untuk UMKM yang tak tepat mengungkapkan bahwa saat ini kemitraan seperti ini yang harus
sasaran. Pemerintah pusat seharusnya UMKM memerlukan bantuan secara dikembangkan oleh pemerintah,” tutup
menggandeng pemerintah daerah komprehensif. “Misalnya mempermudah legislator dapil DKI Jakarta I itu.
untuk melakukan pendataan secara akses pasar melalui digital platform, Pada Rapat Paripuna DPR RI, Selasa
serius dan berkala. (22/6), BPK menemukan beberapa
“Langkah ini harus secara konkret permasalahan terkait pelaksanaan
dilaksanakan mengingat urgensi dan program Penanganan Covid-19 dan
situasi penanganan pandemi Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)
dan pemulihan ekonomi, khususnya pada kementerian atau lembaga. Salah
untuk UMKM bangkit saat ini sangat satunya program Bantuan Produktif
bergantung pada ketersediaan data Usaha Mikro (BPUM). Dalam IHPS
yang terintegrasi,” kata Anis dalam II Tahun 2020, disebutkan terdapat
pernyataan tertulisnya yang diterima kebocoran penyaluran BPUM sebesar
Parlementaria, Jumat (25/6). Rp1,18 triliun dan 418.947 penerima
BPUM yang tak sesuai kriteria. alw/sf
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara DPR RI
Anis Byarwati. Foto: Mentari/nvl
Nomor 1157/I/VII/2021 • Juli 2021 17
