Page 12 - BULETIN 1157 upd

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Yandri Susanto: Segera
I
R
R
P Fungsikan Asrama Haji Jadi
D
-
I
I
I Tempat Isolasi Covid-19
V
I
S
I
M
O
K
etua Komisi VIII DPR RI yang membutuhkan biaya besar.
Yandri Susanto meminta “Fasilitas asrama haji tentu baik
pemerintah segera dan layak untuk menjadi ruang
K memfungsikan asrama haji ADA SEBANYAK 27 isolasi pasien, apalagi sekarang
di seluruh Indonesia sebagai ruang ASRAMA HAJI DI seperti Wisma Atlet juga sudah
isolasi pasien positif Covid-19 karena SELURUH INDONESIA makin penuh karena masuk harus
tingkat keterisian rumah sakit makin DENGAN TOTAL 3.465 antre,” ujar Yandri. Dana APBN
penuh dan terbatas. Diketahui terdapat yang disiapkan untuk pelaksanaan
27 asrama haji yang dimiliki Indonesia. KAMAR YANG BISA haji tahun 2021, kata Yandri, bisa
“Ada sebanyak 27 asrama haji DIFUNGSIKAN MENJADI dilakukan refocusing sebagian untuk
di seluruh Indonesia dengan total RUANG ISOLASI UNTUK penanganan Covid-19.
3.465 kamar yang bisa difungsikan PASIEN COVID-19, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN)
menjadi ruang isolasi untuk pasien ini menilai, untuk mengubah fungsi
COVID-19,” kata Yandri dalam asrama haji menjadi ruang isolasi
keterangan persnya, Jumat (25/6). membutuhkan fasilitas tambahan.
Menurut Yandri, dengan Karena haji batal, dana APBN yang
tidak adanya jemaah haji tahun disiapkan untuk haji bisa dilakukan
2021, maka asrama haji bisa refocusing sebagian untuk pelayanan
difungsikan sepenuhnya sebagai pasien Covid-19 di asrama haji.
tempat isolasi pasien Covid-19. “Saya juga meminta koordinasi
Ia mengatakan bahwa solusi lintas kementerian segera dilakukan
menggunakan asrama haji bisa untuk mengubah fungsi asrama haji
menghemat anggaran untuk isolasi menjadi ruang Isolasi. Dalam hal
pasien daripada menggunakan hotel ini Kementerian Agama bersama
Kementerian Kesehatan dan pihak pihak
Ketua Komisi VIII DPR RI lain yang terkait,” pungkasnya. Langkah
Yandri Susanto. Foto: Jaka/nvl itu, menurut dia, harus segera dibahas
dan dieksekusi lintas Kemenag
dan Kemenkes. Selain itu,
dibutuhkan koordinasi
dengan pemerintah
daerah. tn/sf

12 Nomor 1157/I/VII/2021 • Juli 2021