Page 20 - BULETIN 1136

BULETIN Parlementaria
BULETIN

BKSAP Gelar FGD Ekonomi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pertumbuhan Hijau dengan

Para Pakar

dari sisi keuangan tentang kinerja
pemerintah dalam pertumbuhan hijau.
“Beberapa hal yang diangkat adalah
situasi terkini agenda pertumbuhan
hijau Indonesia, kemajuan dalam
mencapai target emisi GRK (gas rumah
kaca), penggunaan sistem neraca
ekonomi dan lingkungan (SEEA) oleh
pemerintah dan potensi potensi SEEA
digunakan sebagai alat pengawasan
keuangan oleh DPR, khususnya BAKN.
FGD juga bertujuan mengetahui praktik
dari parlemen lain, termasuk PAC dari
House of Commons di Inggris,” ungkap
Anggota BKSAP DPR RI Fathan di sela-
sela FGD di Kota Bogor, Jawa Barat,
Selasa (2/1).
Menurut politisi Partai Kebangkitan
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fathan. Foto: Ria/Man
Bangsa (PKB) itu, diperlukan sebuah
Komitmen yang sama telah langkah konkret dan terukur dalam
emerintah Indonesia dicantumkan di dalam tiga jilid RPJMN mewujudkan keseimbangan antara
berkomitmen untuk yang menetapkan 7 agenda prioritas. perlindungan sumberdaya alam dan
menciptakan pertumbuhan Salah satunya adalah membina pertumbuhan ekonomi hijau. “Kami
P yang berkelanjutan lingkungan dan meningkatkan akan mengawasi kebijakan dan sumber
dan merata melalui pencanangan ketahanan Indonesia terhadap daya untuk mengubah ekonomi
strategi perekonomian hijau. Bahkan, bencana alam dan iklim melalui kita dengan cara yang paling ramah
pemerintah telah memberikan perbaikan kebijakan lingkungan hidup, lingkungan,” kata Fathan.
komitmen sukarela untuk menurunkan kebencanaan dan perubahan iklim, Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi
emisi gas rumah kaca sejak tahun dan pertumbuhan rendah karbon. Syamsuddin menyampaikan apa yang
2009 sebesar 26 persen untuk dicapai Namun, pandemi Covid-19 dan dampak dibutuhkan dunia sekarang adalah
pada 2020 dengan skenario business berat yang ditimbulkannya terhadap sebuah model ekonomi yang lebih
as usual menggunakan sumber daya perekonomian membuat RPJMN berkesinambungan dan komprehensif
sendiri dan sebesar 41 persen untuk membutuhkan penyesuaian besar. secara sosial dan adil. “Kegiatan
dicapai pada 2030 dengan dukungan Berdasarkan konteks tersebut, ekonomi harus beralih ke pelestarian,
internasional. Badan Kerja Sama Antar Parlemen bukan menghabiskan sumber daya
Komitmen ini ditegaskan dalam (BKSAP) DPR RI bekerja sama alam yang terbatas,” katanya.
dokumen Nationally Determined dengan Westminster Foundation for Menurut politisi Partai Demokrat
Contribution (NDC) yang diluncurkan Democracy (WFD), mengadakan Focus itu, pembangunan berkelanjutan
pada November 2016 yang Group Discussion (FGD) atau diskusi dengan mengusung konsep
memprioritaskan empat sektor, kelompok terpumpun (DKT) untuk pertumbuhan hijau memerlukan peran
termasuk penurunan emisi akibat menghimpun pandangan dan menjajaki aktif dan kerja sama dari pemerintah,
deforestasi dan degradasi hutan peluang bagi peran parlemen yang swasta, masyarakat sipil, akademisi dan
(REDD+), termasuk di lahan gambut. lebih aktif, khususnya pandangan masyarakat lokal. rnm/sf

20 Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021 21