Page 21 - BULETIN 1136

BULETIN Parlementaria

Subsidi Energi Harus Permudah

Akses Kelompok Miskin

ebijakan subsidi energi yang Perlu ada penelaahan secara
selama ini berjalan masih menyeluruh, sambung politisi Fraksi
menuai banyak masalah. Partai Demokrat ini, dengan pihak-
K Kelompok miskin masih sulit KETIMPANGAN DALAM pihak terkait. Dimulai dari pemerintah
mengakses bantuan subsidi energi PENGALOKASIAN sebagai pengambil kebijakan, badan
seperti BBM, listrik, dan elpiji. Saatnya, SASARAN PENERIMA usaha sebagai pelaksana atau
memastikan kemudahan akses bagi distributor, dan kelompok masyarakat
kelompok miskin dalam mengakses SUBSIDI ENERGI YANG sebagai pengguna subsidi energi.
subsidi energi. TERUS BERULANG Disampaikannya, subsidi energi di
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan MERUPAKAN Indonesia dalam satu dekade terakhir
Negara (BAKN) DPR RI Wahyu PERMASALAHAN YANG mencapai angka lebih dari Rp100 triliun
Sanjaya mengemukakan hal ini saat HARUS KITA SELESAIKAN setiap tahun.
menggelar pertemuan dengan jajaran BERSAMA Dalam APBN tahun 2021 saja,
Pemerintah Kota Cirebon, di Cirebon, subsidi energi dialokasikan sebesar
Jawa Barat, Senin (1/2). Kebijakan Rp110.512,2 miliar yang terdiri atas
subsidi di Indonesia diharapkan dapat Selalu ada anomali, kata legislator subsidi jenis BBM tertentu, elpiji tabung
memastikan kelompok masyarakat asal Palembang ini, dalam praktik 3 kg sebesar Rp56.924,9 miliar, dan
miskin tetap memiliki akses terhadap subsidi. Kelompok yang disasar subsidi listrik sebesar Rp53.587,3
pelayanan publik, pembangunan kebijakan subsidi selalu saja mengalami miliar. “Dalam konteks besarnya angka
ekonomi, dan sosial. disorientasi dan jatuh ke kelompok subsidi itu, maka selama bertahun-
yang tidak berhak menerima subsidi. tahun, subsidi energi menjadi salah
“Ketimpangan dalam pengalokasian satu beban fiskal yang signifikan bagi
sasaran penerima subsidi energi Pemerintah Indonesia,” ungkapnya.
yang terus berulang merupakan Wahyu melanjutkan, rerata
permasalahan yang harus kita pengeluaran subsidi konsumen saja
selesaikan bersama,” imbuh Wahyu. sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya.
Foto: Husen/Man

PDB

tahunan
per tahun
fiskal. Biaya
ini menyebabkan
ketidakstabilan makro
ekonomi dan cenderung
membebani belanja
pembangunan. “Di Indonesia
kebijakan subsidi merupakan
instrumen kebijakan fiskal dalam
menjaga pemerataan akses ekonomi
dan pembangunan,” ujar Wahyu. mh/sf

20 Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021 21