Page 21 - BULETIN 1136
P. 21

BULETIN   Parlementaria


                 Subsidi Energi Harus Permudah


                 Akses Kelompok Miskin








                         ebijakan subsidi energi yang                              Perlu ada penelaahan secara
                         selama ini berjalan masih                               menyeluruh, sambung politisi Fraksi
                         menuai banyak masalah.                                  Partai Demokrat ini, dengan pihak-
                K Kelompok miskin masih sulit    KETIMPANGAN DALAM               pihak terkait. Dimulai dari pemerintah
                 mengakses bantuan subsidi energi   PENGALOKASIAN                sebagai pengambil kebijakan, badan
                 seperti BBM, listrik, dan elpiji. Saatnya,   SASARAN PENERIMA   usaha sebagai pelaksana atau
                 memastikan kemudahan akses bagi                                 distributor, dan kelompok masyarakat
                 kelompok miskin dalam mengakses   SUBSIDI ENERGI YANG           sebagai pengguna subsidi energi.
                 subsidi energi.                 TERUS BERULANG                  Disampaikannya, subsidi energi di
                   Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan  MERUPAKAN                 Indonesia dalam satu dekade terakhir
                 Negara (BAKN) DPR RI Wahyu      PERMASALAHAN YANG               mencapai angka lebih dari Rp100 triliun
                 Sanjaya mengemukakan hal ini saat   HARUS KITA SELESAIKAN       setiap tahun.
                 menggelar pertemuan dengan jajaran   BERSAMA                      Dalam APBN tahun 2021 saja,
                 Pemerintah Kota Cirebon, di Cirebon,                            subsidi energi dialokasikan sebesar
                 Jawa Barat, Senin (1/2). Kebijakan                              Rp110.512,2 miliar yang terdiri atas
                 subsidi di Indonesia diharapkan dapat   Selalu ada anomali, kata legislator   subsidi jenis BBM tertentu, elpiji tabung
                 memastikan kelompok masyarakat   asal Palembang ini, dalam praktik   3 kg sebesar Rp56.924,9 miliar, dan
                 miskin tetap memiliki akses terhadap   subsidi. Kelompok yang disasar   subsidi listrik sebesar Rp53.587,3
                 pelayanan publik, pembangunan   kebijakan subsidi selalu saja mengalami   miliar. “Dalam konteks besarnya angka
                 ekonomi, dan sosial.            disorientasi dan jatuh ke kelompok   subsidi itu, maka selama bertahun-
                                                 yang tidak berhak menerima subsidi.   tahun, subsidi energi menjadi salah
                                                 “Ketimpangan dalam pengalokasian   satu beban fiskal yang signifikan bagi
                                                 sasaran penerima subsidi energi   Pemerintah Indonesia,” ungkapnya.
                                                 yang terus berulang merupakan     Wahyu melanjutkan, rerata
                                                 permasalahan yang harus kita    pengeluaran subsidi konsumen saja
                                                 selesaikan bersama,” imbuh Wahyu.  sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari



                                                     Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya.
                                                     Foto: Husen/Man

                                                                                                          PDB

                                                                                                     tahunan
                                                                                                 per tahun
                                                                                              fiskal. Biaya
                                                                                            ini menyebabkan
                                                                                         ketidakstabilan makro
                                                                                       ekonomi dan cenderung
                                                                                     membebani belanja
                                                                                  pembangunan. “Di Indonesia
                                                                                 kebijakan subsidi merupakan
                                                                                 instrumen kebijakan fiskal dalam
                                                                                 menjaga pemerataan akses ekonomi
                                                                                 dan pembangunan,” ujar Wahyu.   mh/sf

 20  Nomor 1136/II/II/2021  •  Februari 2021                                      Nomor 1136/II/II/2021  •  Februari 2021  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24