Page 16 - BULETIN 1136

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Penerapan PJJ di Sukabumi
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Terkendala Infastruktur

Pendukung Akses Internet

Oktober 2020 lalu, Kemendikbud
telah menerbitkan kebijakan Program
Bantuan Kuota Internet Tahun 2020
dengan anggaran mencapai Rp7,2
triliun, meski kebijakan ini sempat
menuai pro kontra dari masyarakat dan
pelaku pendidikan.
“Masih banyaknya anak-anak yang
belum mendapatkan kuota internet
gratis, ini menjadi tanda tanya, selama
ini apakah data Dapodik itu benar-
benar digunakan atau tidak. Sebab
kenyataannya hanya 40 persen yang
menerima, sisanya tidak menerima.
Inilah fungsinya kita harus memiliki data
faktual yang akurat,” kata legislator dapil
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik komisi X DPR RI
ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Foto; Alfi/Man Jawa Barat II tersebut.
Dede menambahkan, Komisi X DPR
ituasi pandemi yang tak kunjung kebijakan tersebut dilakukan, serta RI mendorong tenaga pengajar dan
berakhir memaksa sejumlah guna menjaring data dan aspirasi dari pendidik untuk memiliki satu kualifikasi
Ssekolah untuk terus tetap Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. dan kompetensi. Sehingga, keberadaan
melaksanakan kegiatan belajar dari “Pembelajaran jarak jauh ini ternyata asesmen nasional dan guru penggerak
rumah. Pemerintah melalui Kementerian masih ada masalah terkait sinyal. dimaksudkan untuk peningkatan
Pendidikan dan Kebudayaan Banyak daerah-daerah, seperti di kompetensi itu sendiri. Sayangnya
menyatakan bahwa sebagian besar Kabupaten Sukabumi bagian selatan, ketika berbicara peningkatan
satuan pendidikan telah melaksanakan masih banyak blank spot wilayah kompetensi, ujung-ujungnya
kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). tersebut tidak bisa melakukan berkelindan pada persoalan jenjang
Namun kenyataannya, sebagian besar PJJ. Perlu dukungan dari Kominfo karier tenaga guru honorer. Padahal
lembaga pendidikan belum semua siap atau provider telekomunikasi untuk menurutnya jenjang karier tidak melulu
menggunakan skema daring tersebut. menambah tower-tower tertentu. Ini harus jadi PNS, tetapi kesejahteraan
Sejumlah faktor penyebabnya antara tidak boleh berfikir secara bisnis, tetapi yang sama juga terdapat pada PPPK.
lain belum meratanya akses internet, bagaimana menyalamatkan generasi “Mindset ini harus dirubah,
terbatasnya SDM, hingga ketersediaan dan anak-anak kita untuk bisa tetap sehingga pendidik merasa nyaman
fasilitas baik sarana dan prasarana IT. belajar,” kata Dede. mengajar dan barulah kemudian kita
Untuk itu, Komisi X DPR RI dipimpin Tepat tidaknya sasaran dari program bisa bicara infrastruktur. Tahapan
langsung oleh Wakil Ketua Komisi X bantuan kuota data internet, kemudian ini tidak bisa selesai 2-3 tahun. Ini
DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menjadi persoalan selanjutnya. Politisi membutuhkan range waktu yang
menggelar Kunjungan Kerja Spesifik Partai Demokrat itu mengungkap bahwa panjang. Itu sebabnya saat ini sedang
ke Kabupaten Sukabumi, Jawa dari kuota yang diberikan pemerintah, dilakukan (penyusunan) Peta Jalan
Barat, Kamis (29/1). Lawatan tersebut masih terdapat daerah yang 60 Pendidikan, untuk merubah UU
bermaksud untuk mengetahui secara persen pelajarnya masih belum bisa Sisdiknas. Harus dimulai pada peta jalan
langsung bagaimana implementasi mendapatkan jatah kuota. Padahal pendidikan dulu,” pungkasnya. alw/sf

16 Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021 17