Page 12 - BULETIN 1136
P. 12

BULETIN
              BULETIN            Parlementaria

              Konversikan Bulog jadi Badan
     KOMISI VI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Pangan Nasional









                       nggota Komisi VI DPR
                       RI Rieke Diah Pitaloka
                       menyatakan bahwa
              A Indonesia sudah
              saatnya memiliki Badan Pangan
              Nasional seperti yang diperintahkan
              oleh undang-undang. Untuk itu ia
              mengusulkan agar keberadaan Perum
              Badan Urusan Logistik (Bulog) segera
              dikonversikan menjadi Badan Pangan
              Nasional.
                “Perintah Undang-Undang Pangan,
              kita harus segera memiliki Badan
              Pangan Nasional. Daripada membuat
              badan baru, sebetulnya (Bulog) ini
              dikonversikan saja untuk menjadi
              Badan Pangan Nasional,” ucap Rieke
              di sela-sela agenda Kunjungan Kerja   Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto: Devi/Man
              Spesifik Komisi VI DPR RI ke Gudang
              Bulog di kawasan Karawang, Jawa
              Barat, Kamis (28/1).
                Sehingga dalam kondisi yang tidak   impor, namun yang terpenting adalah   Terkait penumpukan beras impor
              tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan   adanya support dari semua pihak,   di Gudang Bulog tersebut, Rieke
              berakhir, sambung Rieke, Indonesia   termasuk DPR dan pemerintah agar   mengatakan, permasalahan ini akan
              wajib memiliki satu Badan Pangan   bagaimana produksi dan distribusinya   dibawa ke rapat Komisi VI DPR RI.
              Nasional yang keberadaannya benar-  beras yang dihasilkan para petani itu   Ia juga menyebut bahwa kondisi
              benar langsung di bawah Presiden.  diberikan ruang. Saya yakin, kita tidak   keuangan Bulog juga kurang sehat,
                “Karena soal pangan adalah soal   usah impor, khususnya soal beras,”   akibat adanya kebijakan bahwa Bulog
              keselamatan negara, selain masalah   tegas Rieke.               harus mengimpor. Sedangkan uang
              energi yang juga penting. Dalam era                             untuk melakukan impornya berasal dari
              globalisasi dan pasar bebas, yang                               pinjaman perbankan. Hingga akhirnya
              benar-benar skala prioritasnya harus                            Bulog harus membayar bunga utang
              dijaga adalah tentang pangan,” tandas                           yang jumlahnya mencapai Rp1,4 triliun.
              politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.                               Sementara di sisi lain Bulog juga
                Dalam rangkaian kunjungan kerja   PERINTAH UNDANG-            harus bisa mengatur harga pangan
              Komisi VI DPR ke Gudang Bulog   UNDANG PANGAN, KITA             yang murah, yang menurut politisi Fraksi
              Karawang tersebut, para wakil rakyat   HARUS SEGERA MEMILIKI    PDI-Perjuangan itu, kurang masuk
              menyaksikan secara langsung masih                               akal. “Karena itu saya tidak berhenti
              banyaknya tumpukan beras hasil   BADAN PANGAN                   mengusulkan, sudah waktunya Bulog
              impor beberapa tahun lalu yang belum   NASIONAL. DARIPADA       menjadi Badan Pangan Nasional yang
              tersalurkan ke masyarakat atau pasar.  MEMBUAT BADAN BARU,      tidak boleh profit oriented, dan dia tidak
                “Kita berharap ke depannya ada   SEBETULNYA (BULOG) INI       boleh dipaksa untuk menghasilkan
              strategi bagi kedaulatan pangan   DIKONVERSIKAN SAJA            untung, tetapi bagaimana badan
              kita. Beras-beras yang ada ini tidak   UNTUK MENJADI BADAN      pangan itu betul-betul bisa menjaga
              tersalurkan. Kami yakin beras hasil                             ketersediaan, keamanan, dan kedaulatan
              petani kita jauh lebih baik dari beras   PANGAN NASIONAL        pangan kita,” pungkasnya.   dep/es


              12  Nomor 1136/II/II/2021  •  Februari 2021                                                                                                                                                Nomor 1136/II/II/2021  •  Februari 2021  13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17