Page 9 - BULETIN 1136
P. 9

BULETIN   Parlementaria


                 Komisi IV Dorong Revisi


                 Permentan Guna Atasi



                 Kelangkaan Pupuk








                             akil Ketua Komisi
                             IV DPR RI Hasan
                             Aminuddin
                 W menekankan Komisi
                 IV DPR RI akan segera mengusulkan
                 adanya revisi Peraturan Menteri
                 Pertanian (Permentan) Nomor 49
                 Tahun 2020 tentang pupuk bersubsidi.
                 Hasan mengungkapkan, usulan revisi
                 Permentan itu dalam rangka menyikapi
                 persoalan kelangkaan pupuk yang
                 masih terjadi hingga saat ini. 
                   Penegasan tersebut disampaikan
                 Hasan usai memimpin Tim Kunjungan
                 Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke PT
                 Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Kamis
                 (28/1). Hadir dalam pertemuan, Direktur
                 Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo
                 Annurogo, Dirjen Prasarana dan Sarana
                 Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy
                                                 Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke PT
                 dan perwakilan Gapoktan Gresik.   Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Foto : Puntho/Man
                   “Alokasi pupuk bersubsidi di
                 Indonesia belum memenuhi rasa
                 keadilan khususnya bagi petani miskin
                 yang memiliki lahan maksimal 1 hektar.                          sebesar 4,9 juta ton atau lebih dari
                 Komisi IV berharap, melalui usulan                              54 persen pupuk bersubsidi nasional.
                 revisi Permentan ini, para petani kaya   ALOKASI PUPUK          “Selain itu, kami mengedukasi petani
                 tidak akan mengambil jatah pupuk                                dengan pemupukan 5:3:2 NPK
                 bersubsidi. Sehingga, kelangkaan   BERSUBSIDI                   Phonska Plus. Maka, diharapkan
                 pupuk bagi petani miskin juga tidak   DI INDONESIA              mampu mengurangi ketergantungan
                 akan terjadi,” ujar Hasan.      BELUM MEMENUHI                  petani akan pupuk bersubsidi,” jelas
                   Politisi Fraksi Partai Nasional   RASA KEADILAN               Satriyo kepada Komisi IV DPR RI.
                 Demokrat (Nasdem) tersebut      KHUSUSNYA BAGI                     Turut hadir dalam Kunjungan
                 menyatakan pihaknya akan        PETANI MISKIN                   Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke PT
                 mengusulkan adanya perubahan                                    Petrokimia Gresik tersebut antara lain
                 khusus tentang klausul penerima   YANG MEMILIKI                 Anggota Komisi IV DPR RI Vita Ervina
                 pupuk bersubsidi. “Yakni, dari awalnya   LAHAN MAKSIMAL 1       (Fraksi PDI Perjuangan), Alien Mus
                 bagi petani yang memiliki minimal lahan   HEKTAR.               (Fraksi Golkar), Charles Meikyansyah
                 2 hektar menjadi maksimal 1 hektar.                             (Fraksi Nasdem), Muhtarom, Luluk
                 Tujuannya, agar penerima benar-benar   Gresik Dwi Satriyo Annurogo   Nur Hamidah (Fraksi PKB), Bambang
                 petani yang miskin,” tandas Hasan.   menjelaskan Petrokimia telah   Purwanto (Fraksi Demokrat), dan
                   Sementara itu, Dirut PT Petrokimia   menyalurkan pupuk bersubsidi   Slamet Ariyadi (Fraksi PAN).    pun/er


 8  Nomor 1136/II/II/2021  •  Februari 2021                                       Nomor 1136/II/II/2021  •  Februari 2021  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14