Page 4 - BULETIN 1136
P. 4
BULETIN Parlementaria
BULETIN
DPT Masih Menjadi Sumber
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Masalah Penyelenggaraan
Pemilu
etua Komisi II DPR RI
Ahmad Doli Kurnia Tandjung
menyebutkan pemutakhiran
K Daftar Pemilih Tetap (DPT)
merupakan sumber permasalahan yang
klasik dalam setiap penyelenggaraan
Pemilu maupun Pilkada. Permasalahan
tersebut pun telah beberapa kali
disampaikan dalam rapat kerja bersama
Kementerian Dalam Negeri, Komisi
Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“DPT ini yang selalu menjadi
persoalan dari Pemilu ke Pemilu dan
ini klasik, saya bisa katakan ini adalah
sumber masalahnya. DPT ini kan
masalahnya ada di hilir atau daerah, ini
problemnya ada situ,” tegas Doli usai
memimpin pertemuan Tim Kunjungan
Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan
Ketua Bawaslu RI, Sekretaris Jenderal Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat bertukar cenderamata dengan Ketua Bawaslu Provinsi
KPU RI, Ketua Bawaslu Lampung, Ketua Lampung Fatikhatul Khoiriyah. Foto: Sofyan/Man
KPU Lampung, perwakilan Kementerian tersebut kepada masyarakat. Namun,
Dalam Negeri, serta KPU dan Bawaslu lanjut dia, secara umum pelaksanaan
Kabupaten/Kota se-Lampung, di pilkada di tengah pandemi Covid-19
Bandarlampung, Rabu (3/2). yang baru pertama kali dapat dikatakan
Politisi Partai Golkar itu mengatakan ADA 130 SENGKETA sukses. Meskipun demikian, Komisi II
bahwa pada rapat evaluasi bersama YANG TERDAFTAR DPR RI terus mencermati beberapa isu
KPU dan Bawaslu ternyata di lapangan DI MAHKAMAH silang sengketa yang terjadi.
selain masalah konsepsional pada data KONSTITUSI, JADI "Ada 130 sengketa yang terdaftar
kependudukan, dinas kependudukan ARTINYA MASIH ADA di Mahkamah Konstitusi, jadi artinya
dan catatan sipil (disdukcapil) di daerah PROBLEM. MASALAH INI masih ada problem. Masalah ini terjadi
tidak bisa secara otomatis menghapus atau muncul karena dianggap ada
data orang yang sudah meninggal TERJADI ATAU MUNCUL kecurangan dan penyimpangan serta
dunia dari data kependudukannya. KARENA DIANGGAP segala macamnya," ujarnya. Terakhir
“Jadi, untuk menghapus data ADA KECURANGAN DAN yang harus dicermati adalah koordinasi
kependudukan harus keluarga yang PENYIMPANGAN SERTA antarlembaga Pemilu yang terkadang
bersangkutan yang melapor ke dinas. SEGALA MACAMNYA, terjadi konflik satu sama lain. Menurut
Saya pikir banyak warga yang belum Doli, hal ini tidak bisa dibiarkan
tahu masalah ini,” kata Doli. Kemendagri, agar disdukcapil dapat terus-menerus karena akan menjadi
Oleh karena itu, kata dia, ke lebih aktif dalam menata sistem dan kontraproduktif pada pertumbuhan
depan tugas pemerintah, khususnya bagaimana mensosialisasikan hal Pilkada ke depannya. sf
4 Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021 5
