Page 5 - BULETIN 1136

BULETIN Parlementaria Evaluasi Pilkada di Banten, Data

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA e-KTP Masih Menjadi Momok

valuasi Pilkada 2020
menjadi momok masalah yang harus
menjadi salah satu bentuk
fungsi tugas pengawasan
Negeri (Kemendagri).
E dari Komisi II DPR RI. Dari
“Data e-KTP ini harus betul-betul
Kunjungan Kerja Spesifik ke Banten, segera diselesaikan Kementerian Dalam DATA E-KTP INI HARUS
valid, dan harus selesai paling tidak
BETUL-BETUL VALID,
Komisi II DPR RI menemukan banyak tahun 2021 harus selesai semuanya.
poin yang wajib dievaluasi guna Dan tidak ada lagi yang ganda seperti DAN HARUS SELESAI
menciptakan Pemilu yang lebih itu. Kenapa? Karena ini sebagai dasar PALING TIDAK TAHUN
berkualitas. Salah satu poinnya untuk menentukan daftar pemilih baik 2021 HARUS SELESAI
adalah database e-KTP yang masih di Pemilu maupun di Pilkada. Setiap SEMUANYA. DAN TIDAK
berantakan, sehingga menyulitkan acara Pilkada, Kemendagri pasti selalu ADA LAGI YANG GANDA
penyelenggara menetapkan Daftar kedodoran tentang masalah e-KTP,” SEPERTI ITU.
Pemilih Tetap (DPT). terang Djarot.
Hal tersebut diutarakan Anggota Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini
Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat menilai kesungguhan pemerintah dalam “Karena kita bisa gunakan
saat pertemuan Tim Kunspek Komisi menangani masalah e-KTP ini akan sistem misalnya e-rekap. Bahkan
II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dapat meningkatkan kualitas Pemilu mungkin juga melakukan pola
Kemendagri, serta KPUD Indonesia di masa depan. Pemilu kita dengan sistem hybrid,
dan Bawaslu se-Provinsi Sebab sistem yang baik e-voting maupun manual. Bisa
Banten di Cilegon, pada perekaman e-KTP sebetulnya dengan teknologi. Ini yang
Banten, Rabu (3/2). menjadi langkah awal saya maksud adalah peningkatan
Menurutnya, data pemerintah untuk kualitas. Dengan kemajuan teknologi
e-KTP yang tidak melangkah lebih jauh tentunya ini harus kita pikirkan
terekam dengan menyelenggarakan bersama,” tutur Djarot.
baik pada akhirnya pemilu dengan Maka dari itu, menurut politisi dapil
sistem elektronik. Sumatera Utara III tersebut, revisi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 menjadi sangat penting guna
peningkatan kualitas Pemilu. “Supaya
setiap 5 tahun sekali seperti ini bukan
secara seremonial saja, tapi ada
peningkatan kualitas kita sehingga
bisa melahirkan pemimpin-
pemimpin baik eksekutif
maupun legislatif yang
betul-betul berkualitas,
berkarakter,
berintegritas untuk
memajukan
bangsa dan
negara ini,”
tukas Djarot.
er/es

Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat. Foto: Erlangga/Man

4 Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1136/II/II/2021 • Februari 2021 5